Pemerintah Evaluasi Merger Sekolah Dasar Sebelum Rekrutmen Guru Baru

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan pemerintah tengah mengevaluasi sejumlah sekolah dasar (SD) dengan jumlah peserta didik sedikit untuk digabungkan atau dimerger. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memetakan kebutuhan guru secara nasional sebelum membuka rekrutmen baru.

Hal itu disampaikan Cucun usai memfasilitasi pertemuan antara Forum Aliansi Guru dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).

“Hari ini kita mengawal perjuangan Forum Aliansi Guru dan Karyawan di bidang pendidikan. Makanya, karyawan bidang pendidikan ini kan saya sampaikan istilahnya ini, yaitu tenaga kependidikan. Karena di sana ada penjaga perpustakaan, di sana ada tenaga tata usaha. Nah, ini ternyata banyak jumlahnya, hampir 66.000 ya yang tenaga kependidikan ini,” ungkap Cucun.

“Jadi, perjuangan Forum Aliansi Guru ini sudah panjang dan lagi mensinkronkan kebutuhan guru yang ada di kita itu sekarang ini emang sudah darurat, tapi masih banyak yang harus ditata dulu,” lanjutnya.

Cucun menjelaskan, kebutuhan guru nantinya akan disesuaikan dengan rencana merger sekolah. “Tadi bagus ada Wamendagri, dan kemarin kita dengan Pak Mendagri bicara kalau sekolahnya misalkan, sekarang kan banyak sekolah SD yang harus sudah dievaluasi, di-merger. Ada yang siswanya cuman 10. Nah, ini satukan dulu. Mungkin di teman-teman semua juga ada SD 1 sampai SD 6,” ungkapnya.

“Nah, ini kalau di-merger, kebutuhan gurunya berapa? Nah, ini lagi disimulasikan sehingga nanti sebetulnya berapa sih jumlah kebutuhan guru yang harus dipenuhi oleh pemerintah ya,” sambung dia.

Menurut Cucun, simulasi tersebut dilakukan agar pemerintah memperoleh gambaran kebutuhan guru yang sebenarnya setelah struktur sekolah ditata kembali. Kemendagri berperan memetakan kondisi sekolah di daerah, sementara Kemendikdasmen menghitung kebutuhan guru dan kepala sekolah berdasarkan hasil pendataan tersebut.

“Mendikdasmen ini lagi menghitung dengan Kemenpan-RB juga, sinergi dengan Kemendagri yang memahami tentang bagaimana peta di daerah itu kebutuhan guru, termasuk kekosongan kepala sekolah. Ya bayangkan saja kalau enggak ada kepala sekolah, sudah lulus, siapa yang menandatangani ijazah? Enggak ada kan? Nah, itu,” kata Cucun.

“Ini lagi terus kita simulasi juga, DPR ikut mengawal. Karena nanti kalau emang mau diputuskan di tahun 2027, kan harus disiapkan di KEM PPKF sekarang ini, untuk masuk dalam bingkai anggaran pemenuhan daripada kebutuhan guru itu,” sambungnya.

Selain kebutuhan guru di sekolah umum, Cucun mengatakan pemerintah juga sedang menghitung kebutuhan guru agama di berbagai satuan pendidikan keagamaan. “Ada problem lagi, setelah dari Dirjen Dikdasmen GTK tadi menyampaikan, itu guru agama. Ya, guru agama. Nah, di sini kita lagi terus juga menyampaikan apakah misalkan di guru agama ini berapa jumlah sekolah agama yang yang ada, baik ya di Bimas Islam, baik di Bimas agama Kristen, di Bimas agama Hindu, yang Katolik, ini kita juga lagi mencoba mensimulasi kebutuhan-kebutuhan guru yang ada. Ini Dirjen Pendis ada, Dirjen GTK juga ada. Ya, itu terkait pertemuan ini,” katanya.

Pemerintah juga menerima berbagai aspirasi dari kalangan guru, termasuk usulan percepatan inpassing bagi guru swasta beserta tunjangannya. “Ya, masuk tadi usulan minta yang guru swastanya segera ada inpassing, kemudian juga rekrutmen terkait tunjangan-tunjangan inpassing. Nah, ini banyak aspirasi-aspirasi yang kalau kita ini kan selesaikan dulu yang kebutuhan jumlah guru disesuaikan dengan sekolah ini lagi betul-betul diinventarisir,” ucapnya.

Cucun menegaskan, pemerintah saat ini masih mendata jumlah sekolah yang berpotensi digabungkan. Dari hasil pendataan tersebut nantinya akan dihitung kebutuhan guru yang riil sebelum dilakukan rekrutmen aparatur sipil negara. “Kan jumlah sekolahnya banyak nih, tapi sekarang banyak yang sekolah-sekolah yang di daerah ini dari nanti Kementerian Dalam Negeri akan menyusun yang bisa di-merger itu dari jumlah sekian ratus ribu sekolah berapa sih, ya. Kemudian turun kebutuhan gurunya sampai berapa yang pasti. Nah itu, kan awalnya statusnya honorer. Nanti dilakukan tes itu, dilakukan seleksi, nah diangkat tidak ada lagi status honorer kalau misalkan sudah sesuai dengan kebutuhannya,” jelas Cucun.

Ia mengatakan DPR akan terus mengawal proses tersebut agar penataan sekolah dan pemenuhan kebutuhan guru dapat berjalan sesuai kebutuhan riil di lapangan, sekaligus menjadi dasar penyusunan anggaran pendidikan dalam APBN 2027. “Itu sudah dibicarakan dengan tadi ke GTK, kemudian juga dengan Pendis, nah seperti itu. Dan sampai sekarang masih belum ada nilai total dari berapa kebutuhan guru yang sebenarnya. Kita justru menunggu dalam bulan-bulan ini sampai akhir Juli. Kalau memang diputuskan harus direkrut sekarang, kan nanti akan harus disiapkan anggarannya di KEM-PPKF untuk anggaran APBN 2027,” kata dia.