Ahmad Khozinudin Sebut Ada Strategi di Balik Wacana Jokowi Tak Hadir di Sidang Ijazah Palsu

Pengamat hukum Ahmad Khozinudin menuding adanya skenario yang sengaja dirancang untuk menghindarkan Presiden Joko Widodo dari kehadiran di persidangan kasus dugaan ijazah palsu. Menurutnya, konstruksi dakwaan yang menjadikan ajudan Jokowi, Kompol Syarif, sebagai saksi pelapor merupakan modus agar presiden tidak perlu hadir secara langsung.

"Jokowi licik, konstruksi dakwaan meletakkan ajudannya yang seolah jadi saksi pelapor. Modus agar Jokowi tak hadir dalam sidang ijazah palsu," ujar Ahmad Khozinudin dalam pernyataannya.

Sejak awal, Jokowi dan sejumlah pihak berulang kali menyatakan bahwa ia hanya akan menunjukkan ijazah aslinya di hadapan hakim dalam persidangan. Namun, setelah perkara dinyatakan lengkap (P21) dan sidang nyaris dimulai, muncul wacana bahwa Jokowi tak harus hadir secara fisik atau bisa melalui sambungan video.

Pertanyaan pun mengemuka: apakah ini strategi yang disengaja atau sekadar permainan politik? Keraguan publik terhadap kesediaan Jokowi hadir di persidangan yang digelar atas laporan Dokter Tifa dan Roy Suryo kian menguat. Padahal, Jokowi sendiri telah berkali-kali berjanji akan hadir dengan membawa tidak hanya ijazah sarjana, tetapi juga ijazah SD, SMP, dan SMA.

Bahkan, setelah mendengar dakwaan, Dokter Tifa secara tegas mewajibkan Jokowi untuk hadir dan menunjukkan ijazah aslinya. Menurut Ahmad Khozinudin, presiden tidak bisa mengingkari janji yang sudah disampaikan di hadapan publik. Ia berharap ijazah itu tidak hanya ditunjukkan, tetapi juga bisa dipegang, diterawang, dan diuji keasliannya agar tak ada lagi pihak yang merasa dizalimi.

"Kalau sampai Jokowi tak hadir di persidangan seperti yang dijanjikannya, maka tak bisa disebut lagi. Cap pembohong akan terus menempel dan makin sulit dihapus," tegasnya.

Meski demikian, secara hukum ketidakhadiran Jokowi dimungkinkan karena kasus ini bukan tentang ijazah palsu, melainkan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi dokumen digital. Keputusan hadir atau tidak, menurut Ahmad, pasti telah dipertimbangkan secara politik. "Kalau akan menguntungkan, kenapa tidak hadir? Sebaliknya, kalau akan merugikan, buat apa hadir?" ujarnya.

Ia juga menyoroti soal pernyataan Jokowi yang kerap menyinggung direndahkan dan dihina. Menurutnya, itu hanya retorika belaka. Buktinya, tiga orang telah dimuluskan melalui jalur Restorative Justice (RJ). Pertimbangan politik disebut lebih dominan, sebagaimana diakui sendiri oleh Jokowi melalui pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dalam sebuah talkshow beberapa waktu lalu.