Kisah Pilu Dosen Non-ASN: Gaji Rp2,6 Juta hingga Jualan Kue, Gerakan Rakyat Desak Reformasi

- Jumat, 03 Juli 2026 | 19:25 WIB
Kisah Pilu Dosen Non-ASN: Gaji Rp2,6 Juta hingga Jualan Kue, Gerakan Rakyat Desak Reformasi

Mahkamah Konstitusi menjadi saksi kepiluhan dua dosen tetap non-ASN yang mengaku hidup dalam tekanan finansial. Dalam sidang uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen, Selasa (30/6/2026), Cenuk Widyastrisna Sayekti dari Universitas Airlangga dan Dinda Dinanti dari UPN Veteran Jakarta membagikan pengalaman pahit mereka sebagai tenaga pendidik yang terpinggirkan.

Juru Bicara Gerakan Rakyat, Mira Pane, mengungkapkan bahwa Cenuk yang bergelar doktor dari universitas ternama di Australia hanya menerima gaji pokok Rp2,6 juta per bulan. Sementara itu, Dinda terpaksa berjualan kue untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah statusnya sebagai dosen di kota besar.

“Cenuk Widyastrisna Sayekti Ph.D, dosen tetap non ASN Universitas Airlangga bercerita pilu tentang kegetirannya sebagai dosen dengan gelar S3 dari Universitas ternama di Australia harus hidup dengan gaji pokok hanya 2,6 juta per bulan,” ujar Mira dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Kondisi ini, menurut Mira, kontras dengan negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia yang justru memprioritaskan investasi pendidikan. Ia menilai pemerintah terlalu sibuk menggaungkan visi Indonesia Emas 2045 dan ekonomi digital, namun melupakan kesejahteraan dasar para pendidik.

“Tidak ada negara yang bisa menghasilkan pendidikan kelas dunia dengan guru yang hidup dalam kecemasan ekonomi,” tegasnya.

Gerakan Rakyat pun mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah: menaikkan gaji guru dan dosen secara signifikan, menghapus kesenjangan kesejahteraan antara guru ASN, PPPK, swasta, dan honorer, serta dosen ASN dan non-ASN, memperbesar anggaran penelitian agar kampus mampu melahirkan inovasi bagi industri nasional, dan membangun ekosistem sekolah dan universitas yang mendorong kebebasan berpikir dan kreativitas.

Mira menegaskan pendidikan seharusnya tidak dipandang sebagai beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi bangsa.

“Jika kita sungguh-sungguh ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, adil, dan makmur, jangan mulai dari proyek yang paling megah. Mulailah dari ruang kelas, mulailah dari sekolah, mulailah dari kampus, mulailah dengan memuliakan guru dan dosen,” pungkasnya.

Editor: Yuliana Sari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags