Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar rapat koordinasi penilaian kinerja semester I tahun 2026 di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Kamis (2/7). Dalam rapat tersebut, ia mengungkapkan hasil survei layanan publik yang mencatat tingkat kepuasan hingga 97 persen.
“Tadi survei layanan publiknya di atas 97%. Jadi setelah transformasi digital sampai sekarang, kinerja kementerian hukum makin membaik,” ujar Yadi Jentru, Humas Kementerian Hukum.
Sebagai bentuk apresiasi, Supratman bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini memberikan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada sepuluh unit di lingkungan Kementerian Hukum. Masih ada dua unit yang belum meraih predikat tersebut.
“Dan alhamdulillah tadi bersama dengan bu menteri Menpan RB dan tadi sudah memberikan penghargaan kepada sepuluh unit di lingkungan Kementerian Hukum yang mendapatkan penghargaan WBBM. Dan itu artinya tinggal dua yang sementara kita perjuangkan untuk bisa mendapatkan WBBM,” ujar Andi.
Supratman berterima kasih atas dukungan yang membuat survei layanan publik mencapai angka tinggi. Ia berharap layanan ke depan semakin baik.
“Kami terima kasih karena sekarang survei layanan publik terhadap Kementerian Hukum atas dukungan semua teman-teman pimpinan unit utama, pak Sekjen, pak Irjen, dan semuanya itu mencapai 97%. Kita berusaha agar layanan publik ke depan itu akan semakin baik,” tambah Andi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada awak media yang memberitakan capaian kinerja Kementerian Hukum, terutama soal digitalisasi layanan. Pihaknya berkomitmen terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik di pusat maupun daerah.
“Saya terima kasih sekali lagi terutama dukungan teman-teman semua media yang memberitakan menyangkut soal capaian kinerja dari Kementerian Hukum dan juga menyangkut soal digitalisasi layanan. Tentu kami tidak berpuas diri terhadap capaian survei kepuasan publik yang hampir sempurna, tapi masih ada pekerjaan rumah yang terus kami tingkatkan yang tentu dibantu oleh semua teman teman pimpinan unit utama maupun kantor wilayah,” ujarnya.
Artikel Terkait
Menteri Hukum Buka Suara soal Pelatihan Komcad bagi Penerima Amnesti