Tabrakan Kereta di Bekasi Tewaskan 14 Orang, Mahadewi Desak Evaluasi Sistem Keselamatan yang Sensitif Gender

Bencana di rel kereta api kembali terjadi. Kali ini, tabrakan antara Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur merenggut nyawa dan melukai puluhan orang. Suasana duka pun menyelimuti.

Ketua Umum Mahadewi, Ike Suharjo, tak bisa menyembunyikan keprihatinannya. Ia langsung angkat bicara.

“Saya berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para korban meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga para korban luka dapat segera pulih,” ucapnya di Jakarta, Rabu (29/4/2026) kemarin.

Nah, berdasarkan data yang dihimpun hingga saat ini, korban tewas mencapai 14 orang. Sementara itu, 84 penumpang lainnya menderita luka-luka. Peristiwa nahas itu terjadi pada Senin (27/4/2026) malam, sekitar pukul 20.50 WIB, tepatnya di kawasan Stasiun Bekasi Timur.

Menurut Ike, insiden ini seharusnya menjadi tamparan keras. Bukan cuma soal kecelakaan semata, tapi lebih ke evaluasi serius sistem keselamatan transportasi publik. Apalagi, katanya, ini menyangkut perlindungan pekerja perempuan yang setiap hari menggantungkan hidupnya pada kereta api.

Ia menegaskan, perempuan pekerja itu kelompok yang rentan. Terutama dalam situasi darurat. Maka dari itu, aspek keamanan dan keselamatan harus dirancang lebih sensitif gender. Bukan sekadar tempelan.

“Perempuan punya kebutuhan khusus, baik dari sisi keamanan, kenyamanan, hingga mitigasi risiko saat terjadi kecelakaan. Ini harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan transportasi publik,” tegasnya.

Di sisi lain, Ike juga menyoroti soal gerbong khusus perempuan. Yang biasanya ditempatkan di bagian paling belakang rangkaian. Menurutnya, penempatan seperti itu perlu dikaji ulang. Dari sudut pandang keselamatan, tentunya.

“Dalam kondisi darurat seperti tabrakan atau anjlokan, posisi gerbong sangat menentukan tingkat risiko. Jika gerbong perempuan selalu berada di bagian belakang, perlu ada analisa apakah posisi itu paling aman atau justru sebaliknya,” ujar mantan presenter TvOne ini.

Ia pun mendorong pemerintah dan operator kereta untuk melakukan audit menyeluruh. Bukan hanya soal tata letak gerbong, tapi juga sistem evakuasi dan kesiapan petugas dalam menangani penumpang perempuan. Semua harus diperiksa, jangan ada yang luput.

Selain itu, fasilitas keselamatan di gerbong perempuan juga perlu ditingkatkan. Misalnya, jalur evakuasi yang lebih jelas, alat keselamatan tambahan, hingga pelatihan khusus bagi petugas. Supaya mereka sigap ketika kondisi darurat melibatkan perempuan dan kelompok rentan lainnya.

“Perlindungan pekerja perempuan tidak cukup hanya dengan menyediakan gerbong khusus, tapi juga memastikan mereka berada dalam sistem transportasi yang benar-benar aman, responsif, dan tangguh dalam situasi darurat,” pungkas Ike. (RLS/MF03)