Mahfud MD Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Tuntut Pertanggungjawaban Atas Masalah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disambut hangat oleh masyarakat. Terutama, tentu saja, oleh rakyat kecil di pelosok yang selama ini jarang sekali merasakan program pemerintah secara langsung. Begitulah pandangan Mahfud MD, pakar hukum tata negara, yang melihat antusiasme itu sebagai hal yang nyata.

Namun begitu, ada sisi lain yang perlu dicermati. Menurut Mahfud, bagi mereka yang menerima, urusan teknis pelaksanaan seringkali bukan prioritas. Apakah berasnya berkualitas? Apakah ada indikasi korupsi atau pemborosan di balik layar? Itu urusan nanti. Evaluasi, kata dia, menjadi tanggung jawab kita masyarakat yang kebetulan lebih paham.

"Itu mereka berterima kasih, artinya ini tanggung jawab kita yang mengerti untuk memberi evaluasi ini. Memang MBG bagus sebagai program yang berpihak pada rakyat, ada yang bilang itu untuk mencari dukungan Pemilu 2029, investasi politiknya Pak Prabowo, tidak apa-apa,"

Ucap Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD, Selasa lalu. Ia tak mempersoalkan motif politik di balik program populer. Baginya, setiap pemimpin sah-sah saja membuat kebijakan yang disukai rakyat. Apalagi jika programnya memang bagus dan menyentuh mereka yang kerap terlupakan.

Tapi di sini letak persoalannya. Dalam hidup bernegara, segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Mahfud menekankan hal itu. Ia menyoroti sederet kasus yang belum tuntas. Misalnya, soal banyaknya laporan penerima MBG yang keracunan.

Atau, makanan yang tak memenuhi standar gizi. Lalu, yang belakangan ramai: soal pemborosan. "Sekarang sudah ada motor listrik, ada kaos kaki Rp 100.000," ujarnya sambil sedikit berseloroh. "Ini kaos kakiku ini Rp 100.000 dapat tiga, kan bagus, beli di online saja kan banyak sekarang."

Tapi candanya segera berubah serius. "Ini kaos kaki Rp 100.000 itu untuk apa, kali 17.000, sehingga Rp 6,9 miliar. Itu untuk siapa dan untuk apa, kok sampai ke situ."