Hubungan diplomatik antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali memanas setelah Tel Aviv secara sepihak memutuskan seluruh kontak dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Keputusan ini merupakan respons langsung terhadap laporan tahunan PBB yang untuk pertama kalinya memasukkan Israel ke dalam daftar hitam negara-negara yang diduga melakukan kekerasan seksual di zona konflik.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyampaikan pernyataan keras menanggapi langkah tersebut. “Kami sudah selesai dengan sekretaris jenderal ini,” ujarnya kepada kantor berita AFP, Minggu (31/5/2026). Danon menegaskan bahwa pihaknya tidak akan lagi berkomunikasi dengan Guterres selama laporan yang dinilainya tidak berdasar itu masih menjadi acuan.
Kekesalan Israel tidak hanya berhenti pada pemutusan komunikasi. Danon menuduh Sekretaris Jenderal PBB secara sengaja menyebarkan informasi yang keliru. “Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan,” katanya. Ia juga menyoroti pencantuman nama Israel bersama kelompok militan Hamas dalam daftar yang sama. “Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima,” imbuhnya dengan nada marah.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Israel turut mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam langkah PBB. Juru Bicara Kementerian, Oren Marmorstein, menyebut pencantuman Israel sebagai sebuah aib yang tidak masuk akal. “Langkah tersebut merupakan bukti lebih lanjut dari sifat sebenarnya PBB: organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menargetkan Israel sebagai misi utamanya,” ujarnya dalam sebuah pernyataan resmi.
Pemerintah Israel kemudian menegaskan bahwa mereka tidak akan menjalin kontak dengan kantor Sekretaris Jenderal PBB selama Guterres masih menjabat. Sikap ini menunjukkan betapa seriusnya ketegangan yang terjadi antara Tel Aviv dan markas besar PBB di New York.
Sementara itu, juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, menanggapi pernyataan Israel dengan nada lebih tenang. “Dari pihak kami, pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka,” katanya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa PBB masih membuka ruang dialog, meskipun Israel telah mengambil langkah sepihak.
Laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB mengenai kekerasan seksual terkait konflik biasanya disampaikan kepada negara-negara terkait sebelum diterbitkan. Pada Agustus lalu, laporan tersebut telah memperingatkan bahwa Israel dapat dimasukkan ke dalam daftar pihak-pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata. Kelompok militan Hamas juga masuk dalam daftar yang sama atas tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan selama serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, termasuk dugaan penyiksaan terhadap sandera.
PBB mengutip adanya “informasi yang kredibel” mengenai kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya. Namun, laporan tersebut juga mencatat bahwa inspektur PBB telah ditolak aksesnya ke fasilitas-fasilitas tersebut. Menanggapi hal ini, Danon membantah tuduhan tersebut dan menantang PBB untuk melakukan verifikasi langsung. “Kami mengundang perwakilan PBB untuk datang ke Israel guna memeriksa tuduhan-tuduhan konyol tersebut. Mereka memilih untuk tidak datang,” katanya.
Artikel Terkait
PUBG Mobile Gandeng Anime Blue Lock, Hadirkan Konten Eksklusif hingga 2026
Petani Karo Ditemukan Tewas Terbungkus Karung di Bawah Jembatan, Dua Pelaku Ditangkap
Ratusan Lampion Meriahkan Perayaan Waisak di Bundaran HI, Warga Antusias Berfoto
Harga TBS Sawit Anjlok di Sejumlah Daerah Usai Pemerintah Bentuk Danantara, Petani Langkat Keluhkan Penurunan hingga Rp2.300 per Kg