Wamendagri Dorong Pemda Jadikan Kesehatan Prioritas Pembangunan Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai simpul kolaborasi untuk mewujudkan Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045. Ia mendorong pemda mengintegrasikan agenda kesehatan ke dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

"Ketahanan sebuah bangsa tidak lagi semata-mata diukur dari kekayaan alam atau kekuatan militer, melainkan dari kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, kesehatan yang inklusif menjadi kunci utama menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya dalam seminar nasional dan deklarasi Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045 yang digelar Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia di Bandung, Rabu (15/7/2026).

Menurut Wiyagus, pembangunan kesehatan tidak bisa dilakukan oleh sektor kesehatan saja. Upaya itu membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan seluruh elemen masyarakat. Ia menambahkan, pembangunan kesehatan juga harus didukung sektor lain seperti penyediaan air bersih, sanitasi, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial, tata ruang, lingkungan hidup, hingga pemberdayaan masyarakat.

Kemendagri akan terus memperkuat peran pemda agar agenda kesehatan menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana strategis perangkat daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah.

"Kami juga memastikan setiap pemerintah daerah mampu menjadi simpul kolaborasi yang mempertemukan seluruh kekuatan di wilayahnya untuk mendukung terwujudnya kedaulatan kesehatan Indonesia 2045," tegasnya.

Wiyagus menjelaskan komitmen tersebut sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan. Amanat itu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan kesehatan sebagai urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar.

Ia menegaskan keberhasilan mewujudkan Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045 bergantung pada kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, ia mengajak semua pihak membangun kolaborasi yang kuat antarlembaga agar Indonesia mampu melahirkan masyarakat yang sehat, tangguh, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Seminar dan deklarasi itu turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Dewan Kehormatan PIKI Hashim Sujono Djojohadikusumo, Ketua Umum PIKI Maruarar Sirait, serta jajaran pengurus PIKI.