Hasilnya? Mulai 1 April 2026 lalu, LPSK membuka kanal pengaduan online. Korban bisa mendaftar sebagai pemohon restitusi lewat situs resmi LPSK. Nantinya, akan ada proses verifikasi untuk setiap pengajuan.
"Pengajuan restitusi dilakukan secara online melalui website resmi LPSK untuk pengajuan klaim kerugian korban," tutup Ade.
Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka adalah TA (Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI), MY (mantan Direktur dan pemegang saham PT DSI), serta ARL yang menjabat sebagai Komisaris.
Namun begitu, perkembangan terbaru kasus ini justru menambah daftar tersangka. Penyidik kembali menetapkan seorang tersangka baru, yaitu AS, mantan Direktur sekaligus Founder PT DSI.
Atas perbuatan mereka, keempatnya dijerat dengan berbagai pasal berlapis. Mulai dari Pasal 488, 486, dan 492 KUHP, hingga UU ITE dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Tindakan hukum yang berat, mencerminkan besarnya kerugian yang diderita masyarakat.
Artikel Terkait
Prabowo Mundur dari Ketua Umum IPSI, Fokus pada Tugas Kebangsaan
Prabowo Dorong Pencak Silat Menuju Olimpiade, Tekankan Pentingnya Jaga Kemurnian
Bupati Tulungagung Ditahan KPK, Modus Pemerasan Kembali Mencuat
Perundingan AS-Iran di Islamabad Berakhir Tanpa Kesepakatan