Ongkos Politik Pilkada Membengkak, Ancam Kualitas Demokrasi

MURIANETWORK.COM - Tingginya ongkos politik dalam Pilkada langsung dinilai sebagai tantangan serius bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Fenomena ini bukan hanya isu teoritis, melainkan realitas yang langsung dirasakan para kandidat, bahkan sejak jauh hari sebelum kontestasi dimulai. Biaya yang membengkak di setiap tahapan, mulai dari pencalonan hingga kampanye, berpotensi meminggirkan calon berkualitas dan mendistorsi makna kompetisi politik yang sehat.

Lintasan Biaya Politik yang Terus Membengkak

Mengamati perkembangan Pilkada langsung sejak digulirkan pada 2005, pengamat politik Yusak Farchan dari Citra Institute melihat sebuah pola yang konsisten: biaya politik terus menunjukkan tren peningkatan. Menurutnya, setidaknya ada empat tahap krusial yang secara struktural menuntut pengeluaran dana yang sangat besar dari para kontestan.

“Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,” jelas Yusak dalam sebuah diskusi bertajuk "Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik" di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Beban Finansial Dimulai dari Gerbang Pencalonan

Beban finansial, seperti dijelaskan Yusak, sudah menghadang calon kepala daerah di tahap paling awal. Proses untuk memperoleh dukungan dan restu dari partai politik saja sudah memerlukan dana tidak sedikit. Situasi menjadi semakin kompleks dan mahal ketika seorang kandidat harus merangkai koalisi dengan beberapa partai untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan.