Ongkos Politik Pilkada Membengkak, Ancam Kualitas Demokrasi

“Satu partai saja, kalau standar ‘aman’ misalnya Rp300–Rp500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Tahap berikutnya adalah kampanye. Wilayahnya luas, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa. Makanya muncul politik uang,” ungkapnya.

Dilema Kampanye dan Jalan Pintas Berisiko

Persoalan tidak berhenti di situ. Tantangan logistik dan waktu selama masa kampanye sering kali bertabrakan dengan harapan pemilih. Survei yang dilakukan lembaganya, menurut Yusak, justru menunjukkan bahwa masyarakat paling mengharapkan pertemuan langsung dan dialog dengan calon pemimpin mereka. Namun, luasnya wilayah dan singkatnya waktu kampanye membuat harapan ideal tersebut sulit terpenuhi secara merata.

Kesenjangan inilah yang kerap menciptakan ruang bagi praktik-praktik tidak sehat. Sebagian kandidat, terdesak oleh situasi, memilih jalan pintas dengan mengandalkan politik uang untuk menjangkau pemilih yang secara fisik tidak bisa mereka temui.

“Belum lagi tahap pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa sangat mahal. Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar,” tuturnya.

Kondisi ini, jika dibiarkan, bukan hanya membebani kandidat secara finansial. Lebih jauh, ia berpotensi menggerus kepercayaan publik dan mengubah kontestasi kepemimpinan daerah menjadi ajang transaksi ekonomi berbiaya tinggi, yang pada akhirnya dapat mengorbankan substansi demokrasi itu sendiri.