Ongkos Politik Pilkada Membengkak, Ancam Kualitas Demokrasi

MURIANETWORK.COM - Tingginya ongkos politik dalam Pilkada langsung dinilai sebagai tantangan serius bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Fenomena ini bukan hanya isu teoritis, melainkan realitas yang langsung dirasakan para kandidat, bahkan sejak jauh hari sebelum kontestasi dimulai. Biaya yang membengkak di setiap tahapan, mulai dari pencalonan hingga kampanye, berpotensi meminggirkan calon berkualitas dan mendistorsi makna kompetisi politik yang sehat.

Lintasan Biaya Politik yang Terus Membengkak

Mengamati perkembangan Pilkada langsung sejak digulirkan pada 2005, pengamat politik Yusak Farchan dari Citra Institute melihat sebuah pola yang konsisten: biaya politik terus menunjukkan tren peningkatan. Menurutnya, setidaknya ada empat tahap krusial yang secara struktural menuntut pengeluaran dana yang sangat besar dari para kontestan.

“Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,” jelas Yusak dalam sebuah diskusi bertajuk "Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik" di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Beban Finansial Dimulai dari Gerbang Pencalonan

Beban finansial, seperti dijelaskan Yusak, sudah menghadang calon kepala daerah di tahap paling awal. Proses untuk memperoleh dukungan dan restu dari partai politik saja sudah memerlukan dana tidak sedikit. Situasi menjadi semakin kompleks dan mahal ketika seorang kandidat harus merangkai koalisi dengan beberapa partai untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan.

“Satu partai saja, kalau standar ‘aman’ misalnya Rp300–Rp500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Tahap berikutnya adalah kampanye. Wilayahnya luas, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa. Makanya muncul politik uang,” ungkapnya.

Dilema Kampanye dan Jalan Pintas Berisiko

Persoalan tidak berhenti di situ. Tantangan logistik dan waktu selama masa kampanye sering kali bertabrakan dengan harapan pemilih. Survei yang dilakukan lembaganya, menurut Yusak, justru menunjukkan bahwa masyarakat paling mengharapkan pertemuan langsung dan dialog dengan calon pemimpin mereka. Namun, luasnya wilayah dan singkatnya waktu kampanye membuat harapan ideal tersebut sulit terpenuhi secara merata.

Kesenjangan inilah yang kerap menciptakan ruang bagi praktik-praktik tidak sehat. Sebagian kandidat, terdesak oleh situasi, memilih jalan pintas dengan mengandalkan politik uang untuk menjangkau pemilih yang secara fisik tidak bisa mereka temui.

“Belum lagi tahap pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa sangat mahal. Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar,” tuturnya.

Kondisi ini, jika dibiarkan, bukan hanya membebani kandidat secara finansial. Lebih jauh, ia berpotensi menggerus kepercayaan publik dan mengubah kontestasi kepemimpinan daerah menjadi ajang transaksi ekonomi berbiaya tinggi, yang pada akhirnya dapat mengorbankan substansi demokrasi itu sendiri.