Pengamat Soroti Reformasi Kultural sebagai Inti Perubahan di Tubuh Polri

Posisi di Bawah Presiden dan Tantangan Pengawasan

Menyoroti posisi Polri di bawah Presiden, Sudharmanto melihatnya sebagai bentuk akuntabilitas politik tertinggi. Model ini dinilai tepat karena fungsi kepolisian menyangkut keamanan nasional dan pelayanan publik lintas sektor, sehingga memerlukan komando tunggal dari pemimpin sipil tertinggi pilihan rakyat. Presiden bertindak sebagai penanggung jawab politik, bukan pengendali teknis harian, sehingga Polri terhindar dari kepentingan sektoral kementerian tertentu.

Alternatif Model dan Penekanan pada Vokasi

Pengamat politik Indro S Tjahyono menawarkan perspektif perbandingan. Ia mengemukakan bahwa di Prancis, misalnya, terdapat pembagian kewenangan dimana polisi berada di bawah kementerian untuk urusan perencanaan program dan anggaran, tetapi untuk operasi tertentu langsung di bawah komando presiden.

Terlepas dari model kelembagaan, Indro juga menekankan pentingnya reformasi kultural. Ia menyoroti perlunya pelatihan vokasional dan pembenahan jalur pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis serta keahlian spesifik yang dibutuhkan di lapangan.

Moralitas dan Etika sebagai Fondasi Presisi

Pandangan senada disampaikan oleh pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas), Dr. Ismail Rumadan. Ia menegaskan bahwa tuntutan masyarakat saat ini adalah reformasi kultural yang mampu melahirkan Polri yang profesional, humanis, dan menghormati HAM.

Menurutnya, reformasi kultural harus dilakukan melalui penguatan tiga pilar secara simultan: kompetensi teknis, kepemimpinan, dan etika. Hanya dengan fondasi yang kuat di ketiga aspek itulah presisi dalam penegakan hukum dapat diwujudkan.