Suara Kritis di Tubuh NU: Tolak Board of Peace dan Desak PBNU Kembali ke Khittah

Suara dari Dalam: Warga NU Menolak Board of Peace dan Kritik terhadap PBNU

Sebagai warga Nahdlatul Ulama, rasa prihatin dan penolakan kami sudah tak terbendung lagi. Kami geram dengan keterlibatan Indonesia dalam apa yang disebut Board of Peace. Lebih menyakitkan lagi, dukungan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf, terhadap langkah Presiden Prabowo ini. Beliau bilang itu jalan tepat untuk Palestina. Tapi bagi kami, klaim semacam itu mengabaikan kenyataan pahit yang sudah lama diingatkan banyak intelektual, baik di dalam negeri maupun dunia internasional.

Damai tanpa keadilan? Itu cuma ilusi. Bahkan, itu adalah kelanjutan penjajahan gaya baru yang dibungkus bahasa manis. Sementara itu, darah tetap tertumpah, tanah terus dirampas, dan kemerdekaan Palestina semakin jauh dari kenyataan.

Memang, argumen bahwa kita harus terlibat untuk membuka akses terdengar masuk akal di permukaan. Namun begitu, logika itu langsung runtuh ketika kita melihat sejarah panjang konflik ini. Seolah-olah relasi kuasa dan struktur dominasi yang timpang itu tidak pernah ada.

Sejumlah pengamat politik ekonomi sudah sering memperingatkan. Akses yang "diberikan" oleh pusat kekuasaan global seringkali bukan pintu dialog, melainkan alat kontrol. Suara korban dibungkam agar tidak mengganggu kepentingan ekonomi dan geopolitik mereka yang sudah mapan.

Forum seperti Board of Peace bukanlah ruang kosong. Ia lahir dari sejarah kelam, dari Nakba hingga pembantaian di Gaza hari ini. Desainnya justru memelihara ketimpangan struktural yang menguntungkan penjajah.

Sejak awal, Board of Peace ini lebih mirip perpanjangan tangan kepentingan Amerika Serikat. Bukan upaya perdamaian yang jujur. Coba lihat, rancangannya sepihak. Bahkan tidak ada satu pun perwakilan Palestina pihak yang paling menderita duduk di meja perundingan.

"Perdamaian Tanpa Kemerdekaan Palestina" itu cuma gema dari Washington. Bukan solusi.

Formula seperti ini sama sekali tidak menjawab akar ketidakadilan. Malah, bagi forum ini, Gaza cuma direduksi jadi proyek rekonstruksi. Ladang bisnis baru bagi negara penindas, bukan upaya sungguh-sungguh menyembuhkan luka kemanusiaan yang dalam.

Di sinilah ujian moral bagi NU. Seorang pemimpin organisasi ulama seharusnya tidak menyederhanakan persoalan hanya dengan seruan "harus terlibat". Ada risiko etis dan politik yang harus ditimbang matang-matang. Para pendiri dan masyayikh NU mewariskan kehati-hatian terhadap kekuasaan yang zalim. Agama akan kehilangan ruhnya jika dipakai untuk mengesahkan penindasan.

Bagi kami, Palestina bukan sekadar bahan diplomasi atau hitung-hitungan untung rugi hubungan internasional. Apalagi cuma soal tarif dagang. Palestina adalah benteng terakhir perjuangan moral dunia. Di sanalah pertarungan antara hak dan batil berlangsung nyata. Genosida yang berlangsung sekarang adalah bentuk kolonialisme yang dipertahankan dengan instrumen-internasional. Ini pengkhianatan terhadap kemanusiaan.

Gagal menghentikannya berarti gagal mewujudkan tujuan nasional kita. Gagal nurani. Maka, membicarakan Palestina hanya dengan bahasa "damai" dan "stabil" tanpa keadilan, itu sama saja meredam perlawanan dan menormalisasi pendudukan.

Narasi damai yang terpisah dari keadilan hanya akan mengulang sejarah kelam. Korban akan tetap jadi objek, bukan subjek yang menentukan nasibnya sendiri. Banyak pemikir global bilang, imperialisme paling licik justru bekerja ketika kekerasan diberi wajah prosedural yang "dialogis" dan "damai".

Damai model begini bukan cara baru. Ia hanya pengelolaan agar status quo tetap diterima dunia yang enggan bercermin.

Kami serukan: PBNU harus berani jernih secara moral. Jangan terperangkap ilusi netralitas. Forum damai yang abai pada keadilan adalah ruang paling berbahaya, karena di situlah kezaliman dinormalisasi.

PBNU seharusnya berdiri sebagai penjaga nurani umat. Sejarah NU kuat justru karena kemampuannya menjaga jarak kritis dari kekuasaan. Karena keberaniannya menyuarakan kebenaran yang pahit, bukan karena kedekatannya dengan penguasa.

NU dituntut untuk kembali jadi pembimbing moral. Menjernihkan mana yang hak, mana yang batil. Bukan mengaburkannya dengan bahasa kepentingan.

Ketegasan moral adalah wujud kesetiaan pada warisan para ulama. Dunia boleh berubah, tapi prinsip etis tidak boleh ikut angin. NU harus jadi ruang kejernihan. Tempat di mana keberanian moral lebih utama dari akses politik. Di mana kebenaran tidak ditunda, dan keadilan tidak ditawar.

Di dunia yang semakin kabur ini, NU harus bicara bukan cuma dengan bahasa yang diterima kekuasaan, tapi dengan bahasa yang benar di hadapan sejarah dan, yang paling utama, di hadapan Allah. Di situlah ujian keulamaan: membela kebenaran, menegakkan keadilan, membela yang tertindas, dan melawan kezaliman, meski harus berdiri sendirian melawan arus.

Warga Nahdlatul Ulama

M.Mustafid (wakilsekretarisPWNUDIY)
Heru Prasetia (sekretarisLakpesdamPWNUDIY)
Hasan Basri (anggotalesbumiNU)
Nur Khalik Ridwan
Roy Murtadho (pengajar pesantren Ekologi Misykatal Anwar)
Abdurrohman Azzuhdi (dept.Keagamaan dan Ideologi Ansor Pajangan Bantul)
Citra Orwela (Akademisi)
Lutfi Makhasin (Akademisi)
Ahmad Hasby (LTNPCNUTEGAL)
Dedik Priyanto (Aktivis Media NU)
... dan seterusnya hingga nama ke-127.