Dua Sahabat, Satu Kementerian: Nasib Berbeda di Balik Meja Kekuasaan

Usianya hampir 35 tahun ketika seorang wartawan memutuskan ikut tes CPNS di sebuah kementerian. Dia lulus murni, melewati semua tahapan dengan susah payah. Kolega-koleganya pun mengucapkan selamat. Perjalanan baru sebagai abdi negara pun dimulai.

Belasan tahun mengabdi, kariernya tak kunjung melesat. Masih berkutat di level bawah. Saat ada peluang kecil untuk jadi pejabat struktural eselon IV, jabatan itu malah dibubarkan. Dia pun, seperti banyak ASN lainnya, diarahkan untuk menjadi pegawai fungsional.

Sahabatnya memilih jalan lain. Dari dunia jurnalistik, dia melompat ke tim sukses seorang capres. Latar belakangnya sebagai wartawan membuatnya ditempatkan di bagian humas. Fokusnya satu: mengurusi kampanye di media sosial.

Setelah pilpres usai dan jagoannya menang, nasibnya berubah drastis. Hanya dalam hitungan bulan, dia ditarik masuk menjadi staf khusus seorang menteri. Jabatannya mentereng: Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media.

Kini, kedua sahabat itu bertugas di kementerian yang sama. Tapi kehidupan mereka bagai langit dan bumi. Si ASN, meski punya ijazah lebih tinggi, hari-harinya sibuk membantu urusan humas, membuat rilis, dan mengelola media sosial kementerian.

Si mantan wartawan tim sukses? Dia jadi orang dekat sang menteri. Ke mana sang bos pergi, dia sering ada di samping. Soal penghasilan, jangan ditanya. Staf khusus itu dapat mobil dinas lengkap dengan sopir. Sementara si ASN bergantung pada gaji dan tunjangan golongan III-nya, yang terasa pas-pasan saja.

Fenomena staf khusus ini sekarang merajalela. Tak cuma presiden, setiap menteri punya. Bahkan, ada yang punya lima staf khusus ditambah belasan tenaga ahli. Lucunya, mereka yang diangkat seringkali berasal dari kalangan yang sama separtai, atau sekelompok.

Jadi staf khusus atau tenaga ahli memang enak. Hidup dekat dengan pusat kekuasaan, kebutuhan ditanggung negara. Berbeda dengan ASN yang wajib absen dan diawasi kehadirannya, mereka hanya perlu 'setor wajah' kepada bosnya. Kalau bosnya aktif di partai, ya ikut pula urusan partai. Siang kerja di kantor menteri, malamnya rapat partai.

ASN? Jangan harap. Mereka dilarang berpolitik kalau tak mau kena sanksi. Gajinya pun jadi perbincangan publik. Coba saja ada wacana kenaikan gaji ASN lima puluh ribu, langsung heboh seantero negeri. Tapi gaji dan tunjangan fantastis untuk staf khusus? Itu jarang terekspos.