Dua Sahabat, Satu Kementerian: Nasib Berbeda di Balik Meja Kekuasaan

Aturannya sih ada. Pengangkatan staf khusus diatur lewat Perpres. Mereka bertanggung jawab langsung ke menteri, masa baktinya mengikuti masa jabatan sang menteri, dan fasilitasnya bisa setara dengan eselon I.b level direktur jenderal!

Bayangkan. Seorang ASN harus berjuang puluhan tahun, sikut-sikutan, untuk mungkin mencapai level eselon II. Tapi dengan kedekatan politik, seseorang bisa langsung dapat fasilitas setara eselon I. Sungguh kontras.

Di daerah, ceritanya mirip. Meski BKN sudah melarang, banyak gubernur, bupati, dan wali kota yang tetap punya staf khusus atau tenaga ahli. Jumlahnya bisa belasan. Bidangnya macam-macam; media, kemasyarakatan, kebudayaan. Intinya, untuk mengakomodir tim sukses.

Padahal, sebenarnya daerah sudah punya jabatan resmi bernama Staf Ahli. Syaratnya ketat: pangkat minimal tertentu, pendidikan S1, dan harus lulus sejumlah pelatihan kompetensi. Tapi jabatan ini sering dianggap 'parkiran' bagi pejabat yang tersingkir dari posisi strategis. Tunjangannya besar, tapi wewenangnya minim. Spesialisnya cuma memberi sambutan dalam acara seremonial.

Jadi, ya, pokoknya jadi staf khusus itu enak tenan. Tak perlu gelar doktor atau melalui seleksi ketat. Cukup dekat dengan yang berkuasa. Para pegawai pun, dari level rendahan sampai direktur, seringkali segan. Mereka adalah perpanjangan tangan sang bos. Kalau sampai mereka murka, siap-siap saja kena mutasi.

Tapi kursi itu bisa panas juga. Ketika menteri atau kepala daerah tersandung kasus hukum, staf khususnya biasanya ikut terseret. Minimal jadi saksi, diperiksa berjam-jam. Risiko dari hidup terlalu dekat dengan kekuasaan.

Mungkin sudah waktunya pemerintah menata ulang semua ini secara serius dan transparan. Jabatan dengan fasilitas mewah semestinya diisi berdasarkan kompetensi, bukan sekadar kedekatan. Negeri ini tidak kekurangan orang-orang pintar di dalam birokrasinya sendiri.

Pertanyaannya sekarang, adakah kemauan politik untuk benar-benar menjalankan meritokrasi? Atau kita akan terus melihat jalan pintas bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan? Publik sudah mulai bertanya-tanya. Untuk apa sistem ASN dibangun seketat itu, kalau pada akhirnya yang berbicara adalah politik dan kedekatan?