Kapolri Siap Perang Demi Status Quo, Reformasi Polri Terancam Mandek

Polisi Siap Perang Lawan Aspirasi

Oleh M Rizal Fadillah

Tugas polisi sebenarnya jelas: mengayomi, melayani, dan menjaga keamanan. Bukan untuk berperang. Tapi diksi "siap perang" itu tiba-tiba mencuat. Ini bermula dari pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo di hadapan Komisi III DPR. Ia seperti memberi komando keras pada seluruh jajarannya: pertahankan kedudukan Polri seperti sekarang, sampai titik darah penghabisan.

Di forum itu, Jenderal Listyo dengan tegas bahkan terkesan arogan menolak usulan agar Kepolisian ditempatkan di bawah kementerian. Ia bilang, lebih baik jadi petani daripada harus menjadi Menteri Kepolisian.

Yang mencengangkan, pernyataan penuh sikap itu justru disambut tepuk tangan anggota Komisi III. Sebuah apresiasi yang terasa ganjil. Publik pun bertanya-tanya, ada apa di balik ini? Semua tahu, institusi Kepolisian bukanlah lembaga yang miskin.

Di sisi lain, reaksi Presiden Prabowo terlihat ambigu. Semestinya, pembangkangan semacam ini ditindak. Namun, tepukan tangan dari Ketua Komisi III yang berasal dari Partai Gerindra partai pendukung pemerintah justru mengisyaratkan hal lain. Apakah Presiden sudah tak berdaya menghadapi bawahannya sendiri? Keikutsertaan anggota fraksi Gerindra dalam "apresiasi" itu seolah mengonfirmasi ketidakberdayaan atau kepasrahan Prabowo.

Nyatanya, Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden seakan mati suri. Hasil kerjanya disimpan rapat, restrukturisasi cuma mimpi, perubahan jadi basa-basi. Jimly Asshiddiqie yang memimpin komisi itu dinilai tak punya nyali. Sementara itu, Listyo Sigit malah siap perang melawan aspirasi reformasi. Semua demi marwah Polisi, katanya. Padahal, sikap tertutup dan tak mau introspeksi itulah yang justru merusak marwah tersebut. Ini bisa dilihat sebagai bentuk insubordinasi.

Lalu, ada sebuah momen yang mencekam. Listyo Sigit menggalang pasukan bagai hendak maju ke medan perang. Ia mengukuhkan diri layaknya ketua partai sebuah "Partai Kepolisian Indonesia". Peristiwa itu terjadi dalam Apel Ksatria Bhayangkara suatu malam di Mako Brimob, Cikeas, Bogor.

Ribuan obor menyala, menciptakan suasana khidmat sekaligus mencekam. Diikuti oleh para pejabat tinggi Polri, apel yang diikuti sekitar 600 personel itu seolah menjadi jawaban tegas atas dua tuntutan publik: investigasi keterlibatan Polri dalam kerusuhan Agustus-September 2025, dan desakan untuk mereformasi tubuh Polri. Komando Kapolri untuk mempertahankan status quo hingga titik darah penghabisan semakin memperjelas jawaban itu. Ikrar Ksatria Bhayangkara, dalam konteks ini, terasa seperti tekad untuk siap perang melawan aspirasi masyarakat.

Apel obor November 2025 itu, mudah-mudahan, tidak mengingatkan kita pada pesta obor di Halim pada Oktober 1965. Semoga pula kiprah politik Polri yang semakin luas tidak mengubahnya benar-benar menjadi Partai Kepolisian Indonesia. Dan harapannya, kesiapan Jenderal Listyo Sigit menjadi petani bukanlah sinyal untuk membentuk Barisan Tani Indonesia yang baru. Polri harus tetap menjadi penjaga keamanan, Angkatan Keempat, bukan menjelma menjadi kekuatan politik sebagai Angkatan Kelima.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk melakukan perubahan. Mungkin dengan mengganti pimpinan. Satu hal yang pasti: reformasi Polri adalah harga mati.

") Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 2 Februari 2026