Trump Luncurkan Dewan Perdamaian untuk Gaza, Dunia Terbelah Antara Harapan dan Kecurigaan

Di tengah hiruk-pikuk Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026 lalu, Donald Trump meluncurkan sebuah organisasi baru: Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Ia sendiri yang akan memimpinnya. Gagasan ini, yang ia sebut sebagai bagian dari rencana komprehensif untuk Gaza pasca-konflik, langsung menyita perhatian dunia. Intinya, BoP ingin mengurusi stabilisasi pemerintahan, gencatan senjata, dan yang tak kalah penting, rekonstruksi wilayah yang porak-poranda itu.

Menurut rilis resmi dari Gedung Putih, dewan ini dimaksudkan jadi platform untuk menggalang sumber daya internasional. Tujuannya mulia: mempromosikan akuntabilitas dan memfasilitasi transisi Gaza menuju stabilitas sosial dan ekonomi. Namun begitu, detail operasionalnya langsung memantik tanda tanya. Ambil contoh soal keanggotaan. Negara yang ingin bergabung harus memberi kontribusi keuangan minimal sekitar satu miliar dolar untuk berpotensi jadi anggota tetap. Masa jabatannya tiga tahun. Yang lebih mengundang perdebatan, keputusan penting akan diambil tanpa mekanisme voting yang ketat, memberikan kendali yang sangat besar pada sang presiden, yaitu Trump sendiri.

Antara Solusi dan Skeptisisme

Di satu sisi, BoP dianggap sebagai solusi alternatif yang segar untuk konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Tapi di sisi lain, respons internasional justru diwarnai keraguan yang kuat. Beberapa negara besar bahkan menolak mentah-mentah undangan untuk bergabung. Selandia Baru, misalnya, seperti dilaporkan Reuters, secara tegas menolak. Alasannya, prinsip dan tujuan organisasi ini dinilai kurang jelas. Ada kekhawatiran nyata bahwa kehadiran BoP justru bisa memecah belah kerangka kerja sama internasional yang sudah dibangun PBB selama ini.

Kritik pun berdatangan. Banyak pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil internasional, menilai BoP tidak selaras dengan semangat solusi dua negara yang selama ini diakui secara global. Mereka curiga, inisiatif ini lebih merupakan aksi populis Trump belaka. Dominasi AS yang terlalu mencolok dalam pembentukannya seolah mengonfirmasi motif untuk menarik simpati global, sekaligus menggeser fokus dari negosiasi politik substantif antara Israel dan Palestina. Alih-alih membahas status final, perhatian bisa teralihkan hanya ke proyek rekonstruksi fisik yang rentan dimanfaatkan untuk kepentingan geopolitik kekuatan besar.

“Pendekatan semacam ini berisiko memecah belah,” tulis sebuah analisis di Foreign Policy. Kekhawatirannya serius: BoP bisa menjadi forum alternatif yang justru melemahkan otoritas lembaga seperti Dewan Keamanan PBB, dan pada akhirnya mengancam kerja sama internasional di bidang perdamaian.

Peluang atau Ancaman bagi Solusi Dua Negara?

Lalu, bagaimana dengan masa depan solusi dua negara? Di tengah keraguan itu, beberapa negara melihat celah peluang. Bagi mereka, bergabung dengan BoP adalah langkah strategis. Dengan berada di dalam, mereka berharap bisa memastikan proses transisi di Gaza tetap konsisten dengan prinsip dua negara dan menghormati hak-hak rakyat Palestina.

Indonesia, misalnya, memilih untuk terlibat. Menteri Luar Negeri negara itu menjelaskan alasannya.

Bergabung dengan BoP merupakan langkah strategis untuk memperkuat dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan upaya mewujudkan perdamaian yang adil.

Jadi, BoP pada dasarnya adalah inovasi diplomatik Trump yang ambisius. Ia hadir dengan janji gencatan senjata, rekonstruksi, dan stabilisasi. Keberadaannya membuka pintu bagi negara anggota untuk mengadvokasi solusi dua negara dari dalam. Tapi, bayang-bayang skeptisisme tentang legitimasi dan dampaknya terhadap multilateralisme tetap menghantui. Debat global yang kini berlangsung tentang efektivitas BoP ini, pada akhirnya, akan sangat menentukan arah stabilitas kawasan Timur Tengah ke depannya.