LBH Keadilan Rakyat Soroti Risiko Rp16,9 Triliun untuk Dewan Keamanan Trump

Pertama, soal keimanan. Ia mengutip ayat, “innamal mu’minuuna ikhwatun” – sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Penderitaan rakyat Palestina, kata Iwan, adalah juga penderitaan umat Islam Indonesia karena ikatan iman itu. Lantas, bagaimana mungkin kita mengikuti kehendak AS yang dianggapnya melegitimasi tindakan Israel di Gaza, meski dibungkus misi kemanusiaan BOP? “Itu mencederai moral dan keimanan anak bangsa,” tegasnya.

Kedua, alasan konstitusi. Pembukaan UUD 1945 jelas menolak segala bentuk penjajahan. Iwan menduga, dengan ikut BOP, Indonesia malah memperkuat posisi Israel yang didukung AS. Bisa-bisa ini dianggap pengkhianatan terhadap konstitusi sendiri.

Belum lagi soal uang. Dari mana sumber dana Rp16,9 triliun itu? Iwan yakin masyarakat, khususnya umat Islam, tak akan rela pajak mereka dipakai untuk mendukung lembaga bentukan sepihak Amerika Serikat.

Namun begitu, Iwan mengaku paham posisi sulit Presiden Prabowo Subianto. Sebagai kepala negara, tugasnya melindungi bangsa, dari keamanan sampai kesejahteraan. Tekanan geopolitik saat ini memang besar. Ancaman tarif dagang AS yang bisa melonjak hingga 200 persen, misalnya, bisa mengacaukan ekspor-impor. Kekayaan alam kita juga selalu jadi incaran, seperti yang terjadi di Venezuela atau Greenland.

Di tengah kondisi bangsa yang masih berjuang pulih dari bencana alam, ancaman krisis pangan, dan lapangan kerja yang sempit, Iwan berpandangan fokus pemerintah harusnya jelas: menyelamatkan nasib rakyat.

Ia yakin, Presiden butuh dukungan dan suara rakyat yang kuat. Hanya dengan begitu, ada alasan untuk melepaskan diri dari tekanan dan kerja sama dengan AS melalui BOP.

“Suara umat adalah jalan untuk menyelamatkan Presiden dan bangsa Indonesia dari jeratan BOP,” pungkas Iwan menutup pernyataannya.