LBH Keadilan Rakyat Soroti Risiko Rp16,9 Triliun untuk Dewan Keamanan Trump

Kritik Pedas untuk Keterlibatan Indonesia di Dewan Keamanan Trump

Bogor – Iwan Sumiarsa, Pembina LBH Keadilan Rakyat, tak main-main dengan kritiknya. Ia menyoroti langkah Indonesia yang memutuskan bergabung dengan Board of Peace (BOP) atau Dewan Keamanan bentukan Presiden AS Donald Trump. Menurutnya, keputusan ini berisiko besar. Bukan cuma soal politik, tapi juga menyentuh ranah yang lebih dalam: nilai keimanan dan konstitusi.

“BOP itu instrumen politik global yang dibentuk sepihak oleh Amerika,” ujarnya. Iwan khawatir, forum itu bakal menyeret Indonesia untuk berhadap-hadapan dengan bangsa yang punya ikatan moral dan sejarah erat dengan kita, terutama Palestina.

Dalam keterangan tertulisnya pada Ahad (1/2/2026), nada Iwan tegas dan penuh keprihatinan.

Ia lalu menyebut beberapa contoh. Intervensi militer AS di Irak, Libya, dan Venezuela. Invasi ke Irak dulu diklaim urusan senjata nuklir, tapi belakangan terbukti tak berdasar. Banyak yang menduga, motif sebenarnya justru soal minyak. Libya di era Qaddafi pun mengalami nasib serupa. Pola-pola seperti ini, bagi Iwan, menunjukkan Amerika kerap bertindak sebagai “polisi dunia” yang bertindak semaunya, mengabaikan suara bangsa lain.

Yang bikin ia geleng-geleng, Indonesia tak cuma ikut, tapi juga menggelontorkan dana tak sedikit: Rp16,9 triliun untuk kontribusi keanggotaan. “Ini justru dilihat sebagai bentuk kelemahan di mata rakyat,” katanya.

Bagi Iwan, ada dua alasan sakral yang membuat keikutsertaan Indonesia dalam BOP sama sekali tak bisa dibenarkan.