Aktivis Muhammadiyah Serukan Prabowo Ganti Kapolri, Sebut Pernyataan Sampai Titik Darah Penghabisan Provokatif

"Presiden Prabowo sedang berupaya menjaga stabilitas nasional. Pernyataan Kapolri justru kontraproduktif dan bisa menimbulkan tafsir liar di publik, seolah ada potensi konflik kekuasaan antar alat negara,"

katanya lagi.

Karena itu, Farid mendesak Presiden untuk segera mengevaluasi kepemimpinan Kapolri. Langkah tegas, termasuk pencopotan, dinilai perlu jika Prabowo serius menjaga stabilitas.

"Presiden tidak boleh ragu. Jika pernyataan seperti ini dibiarkan, publik akan kehilangan kepercayaan pada Polri. Copot Kapolri adalah langkah konstitusional dan sah demi menjaga marwah negara hukum,"

tegasnya.

Ini bukan satu-satunya masalah. Pernyataan Kapolri itu seperti menambah daftar panjang kontroversi yang membelit Polri belakangan ini. Mulai dari soal penegakan hukum yang dianggap tidak adil, netralitas di masa pemilu, sampai isu profesionalisme anggota di lapangan.

Di akhir pernyataannya, Farid mengingatkan satu hal. Demokrasi tidak cuma soal pemilu lima tahun sekali. Tapi juga tentang sikap dan perilaku aparat penegak hukum sehari-hari. Bahasa yang sarat ancaman dan kekerasan, menurutnya, adalah sinyal kemunduran.

"Kita tidak ingin kembali ke masa di mana aparat berbicara dengan bahasa kekerasan. Presiden Prabowo harus menunjukkan bahwa era pemerintahannya adalah era supremasi hukum, bukan supremasi kekuatan,"

pungkas Farid.

Sampai saat ini, baik dari Mabes Polri maupun Istana Kepresidenan, belum ada tanggapan resmi. Tapi gelombang kritik terhadap pernyataan Kapolri terus mengalir dari berbagai kalangan masyarakat sipil dan pengamat politik.