Rapat Darurat PBNU Pulihkan Posisi Gus Yahya sebagai Ketua Umum

Di sisi lain, rapat juga membahas permohonan maaf dari Gus Yahya. KH Miftach mengusulkan agar permintaan maaf Ketua Umum itu diterima. Permohonan maaf itu terkait sejumlah polemik, mulai dari kelalaian mengundang narasumber di AKN NU hingga soal pengelolaan keuangan yang dinilai belum memenuhi kaidah akuntabilitas.

“Saya mengusulkan agar rapat pleno menyepakati untuk menerima permohonan maaf KH Yahya Cholil Staquf,” jelasnya.

Sementara itu, mandat dari KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum pun dikembalikan. Rais Aam menerima surat pengembalian mandat itu secara resmi. Langkah ini dinilainya sangat terhormat, sebuah bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan NU. “Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan khidmat yang telah diberikan,” tambah KH Miftach.

Rapat kemudian beranjak ke soal perbaikan internal. Ada komitmen untuk membenahi tata kelola organisasi, terutama di administrasi dan keuangan. Semua surat keputusan yang diterbitkan tanpa tanda tangan lengkap pimpinan akan ditinjau ulang. “Termasuk memperbaiki tata kelola keuangan dan sumber daya PBNU sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” bebernya. Sistem persuratan Digdaya juga akan dipulihkan ke kondisi sebelum November 2025.

Di penghujung, KH Miftach mengajak semua pihak membuka lembaran baru. “Keberadaan kita di jam’iyah ini hanyalah untuk berkhidmat. Tidak ada rebutan. Yang ada adalah khidmat dan ngalap barokah,” serunya.

Memang, secara normatif rapat pleno baru sah digelar tujuh hari pasca undangan. Tapi dalam kondisi darurat, Rais Aam punya kewenangan khusus. “Namun demi mencegah timbulnya mafsadat yang lebih besar, saya mohon izin menggunakan kewenangan yang diberikan Pasal 58 Anggaran Rumah Tangga NU kepada Rais Aam,” tegasnya. Kewenangan itu dipakai agar NU tak terjebak kegaduhan internal, sementara bangsa ini sedang menghadapi berbagai musibah. “Jangan sampai di saat negara kita banyak bencana dan musibah, kita justru ribut sendiri,” pungkasnya.