Es Gabus dan Pamer Arogansi Kacung Rakyat

Tanpa laporan resmi, apalagi uji lab, seorang penjual es gabus tiba-tiba dituduh menjual jajanan berbahaya. Yang datang bukan prosedur, melainkan seragam dan kamera. Keyakinan bahwa kecurigaan sudah sama dengan kebenaran. Lalu, di depan lensa, dagangannya diremas-remas. Si pedagang dipaksa memakan sendiri jualannya itu. Nalar? Itu urusan nanti. Yang penting publikasi.

Di balik rekaman, ceritanya lebih kelam. Menurut sejumlah saksi, terjadi pukulan, ancaman, dan penghinaan. Ia baru dipulangkan pagi harinya, tubuh penuh lebam. Sebagai "ganti rugi", dia dibekali tiga ratus ribu rupiah seolah-olah martabat manusia punya harga mati. Lucunya, beberapa hari kemudian, hasil uji laboratorium keluar. Es gabus itu ternyata aman dikonsumsi. Yang benar-benar berbahaya justru pola pikir aparat: prasangka menggantikan pemeriksaan, kekerasan dianggap metode.

Lalu datanglah permintaan maaf. Simbolnya: sebuah sepeda motor.

Kekerasan fisik dan psikis tiba-tiba diringkas jadi urusan kompensasi materi. Seakan persoalan intinya cuma kerugian ekonomi, bukan trauma, rasa takut, dan penghinaan yang sudah terlanjur mencakar.

Ini bukan kasus tunggal. Sayangnya, ini pola. Aparat yang seharusnya melayani, digaji dari uang rakyat, justru berlagak bak penguasa kecil. Relasinya terbalik total. Yang membayar malah diperlakukan seperti bawahan, bahkan lebih rendah.

Reposisi mendesak untuk dilakukan. Aparat harus kembali ke fungsi asalnya: pelindung, bukan perundung. Pejabat itu pelayan, bukan majikan. Kalau tidak, hari ini korban si penjual es gabus. Besok, bisa jadi pedagang cireng di ujung jalan. Lusa, siapa lagi? Negara sibuk bagi-bagi simbol ganti rugi, sementara martabat warga sedikit demi sedikit terkikis habis.

(Labib Muhsin)