Lebih Baik Jadi Petani: Polemik Posisi Polri di Bawah Kementerian

Nah, dalam konteks itulah gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian misalnya Kemendagri muncul. Ini dilihat sebagai ikhtiar membatasi kekuasaan, bukan melemahkan institusi.

Argumen tentang hilangnya independensi perlu dikaji ulang. Lihat saja di banyak negara demokrasi. Kepolisian mereka seringkali berada di bawah kementerian tertentu, tapi tetap profesional. Justru, struktur seperti itu menciptakan rantai akuntabilitas yang lebih jelas. Kementerian mengurusi kebijakan, anggaran, dan administrasi. Sementara operasional di lapangan tetap di tangan polisi yang profesional. Dengan desain yang bagus, campur tangan dalam penyidikan bisa dihindari.

Persoalan kita sebenarnya lebih mendasar. Bukan soal di bawah siapa, tapi desain "checks and balances" yang lemah. Ketakutan akan intervensi politik harusnya dijawab dengan aturan main yang kuat, bukan dengan menolak mentah-mentah segala perubahan.

Pernyataan "jadi petani" dari Kapolri mungkin bisa dimaklumi sebagai respons emosional. Tapi dalam negara demokrasi, debat desain kelembagaan tidak boleh direduksi jadi soal gengsi atau harga diri jabatan.

Ini bukan tentang Kapolri yang sekarang. Ini tentang masa depan Polri sebagai institusi publik. Kekuasaan yang terlalu besar dan tanpa pengawasan efektif justru berbahaya. Lambat laun, kepercayaan publik bisa luntur. Polri sendiri berisiko terjerumus lebih dalam ke dalam pusaran politik praktis.

Jadi, alih-alih berdebat hitam putih, kita butuh diskusi yang terbuka dan jujur. Mungkin jawabannya bukan sekadar pilihan biner. Bisa jadi kombinasi dari pengawasan sipil yang lebih kuat, peran DPR yang lebih berani, Kompolnas yang ditegakkan, plus mekanisme internal yang transparan.

Menutup pintu diskusi dengan penolakan keras bukanlah tanda institusi yang percaya diri. Justru sebaliknya. Institusi yang matang dan demokratis tidak takut dikritik dan dievaluasi.

Pada ujungnya, Polri tidak boleh jadi kekuatan yang cuma berkutat di sekitar singgasana. Tapi juga jangan sampai jadi alat politik pihak mana pun. Reformasi kepolisian pada hakikatnya adalah soal menyeimbangkan kewibawaan negara dan hak warga. Dan keseimbangan itu hanya akan lahir dari kemauan untuk berubah.