Anggaran Pasca-Bencana Kosong, Menteri PU Didesak Bentuk Direktorat Khusus

Pada Selasa (27/1) lalu, Gedung DPR RI ramai dengan agenda rapat kerja. Komisi V duduk bersama sejumlah mitranya, termasuk Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Agenda utamanya membahas pemulihan pascabencana di tiga wilayah: Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Rapat itu sendiri berlangsung cukup alot.

Ketua Komisi V, Lasarus, langsung menyoroti persoalan koordinasi. Ia mengingatkan Menteri Dody agar lebih intens berkoordinasi dengan BNPB dalam hal rehabilitasi infrastruktur. Namun begitu, ada masalah yang lebih mendasar yang ia angkat: soal anggaran.

“Kita nih sekarang susah nih Pak Menteri PU,” ucap Lasarus dengan nada tinggi.

“Tidak ada direktorat khusus pak yang menangani ini, ini (anggaran) tarik sana tarik sana tarik sana, padahal bencana kita ini tiap hari. Dan selalu yang mengambil pekerjaan jalan rusak PU, bendungan rusak PU, ya kan? Jembatan rusak PU, air rusak PU, semuanya PU Pak.”

Ia menegaskan poinnya berulang, seolah ingin memastikan pesannya benar-benar terdengar.

“Anggaran kita tidak ada. Bapak tidak punya anggaran pasca bencana lho Pak. Tidak ada, seingat saya tidak ada. Tidak ada.”

Tekanan pun berlanjut. Para anggota Komisi V mengejar Menteri Dody dengan pertanyaan krusial: dari mana sumber dana untuk memperbaiki sarana-prasarana umum di Sumatera itu? Jawaban Dody, yang disampaikan dengan terbata-bata, justru memantik perhatian lebih.

“Kalau yang soal itu Pak, kami kan biasanya menunjuk penyedia jasa pak, kami biasanya utang dulu Pak, utang dulu nanti kemudian baru… apa, kami… kayak sekarang kan karena karena kalau sekarang kan sudah ada Keppresnya Pak, jadi kami, tapi kan harus prosesnya yang kami lalui dulu, jadi kita mesti bikin rencananya,” ujarnya.

Melihat sang menteri kesulitan, Lasarus justru menghentikannya.

“Cukup, cukup Pak Menteri cukup. Saya lihat bapak sudah mulai terbata-bata, saya rasa cukup lah,” sela Lasarus.