Anggaran Pasca-Bencana Kosong, Menteri PU Didesak Bentuk Direktorat Khusus

Bagi Lasarus, koordinasi dengan BNPB adalah kunci. Itu yang akan mempermudah penjelasan teknis soal pendanaan. Tapi jawaban ‘utang dulu’ dari Dody rupanya mengusiknya. Ia lalu melontarkan pertanyaan yang menusuk.

“Sehingga pak menteri tadi tidak terbata-bata menyebut kami ngutang dulu. Pertanyaan saya, bencana sebegitu besar, ngutang dulu siapa yang sanggup diutangin oleh pak menteri?”

“Itu persoalan dan ini harusnya pakem Pak, bernegara seharusnya pakem, ya, jadi gak ada cerita ngutang dulu kepada siapa pun. Kita mampu, negara kita mampu, kita sampai tidak menetapkan bencana ini bencana nasional karena kita menganggap kita mampu Pak. Buktinya kita ngutang hari ini Pak Menteri. Jadi saya rasa ini yang saya maksud tadi,” tambahnya, menutup kritiknya.

Desakan untuk Direktorat Khusus Pascabencana

Menurut Lasarus, akar masalahnya jelas: Kementerian PU tidak memiliki direktorat khusus yang menangani pascabencana. Padahal, beban kerjanya sangat besar setiap kali bencana melanda. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bendungan selalu menjadi tanggung jawab mereka.

Di sisi lain, ia mendorong agar segera dibentuk direktorat khusus itu. Selain untuk memperlancar koordinasi, langkah ini juga akan membuat Kementerian PU punya pos anggaran yang jelas dan siap pakai untuk rehabilitasi.

“Maksud saya, harus berani kita mengatakan, kalau memang perlu kita buat direktorat khusus yang menangani soal itu, kita bikin pak menteri. Kemudian anggarannya kita siapkan,” tegas Lasarus.

Ia pun memberikan opsi lain, seandainya pembentukan direktorat dirasa terlalu birokratis.

“Kalaupun tidak digunakan, minimal ada klausul di badan anggaran yang mengatakan, untuk dirjen penanganan pasca bencana di Kementerian PU boleh menggunakan uang dari bendahara negara.”

Rapat itu pun berakhir dengan desakan yang menggantung. Nasib rehabilitasi di Sumatera, dan kesiapan anggaran untuk bencana-bencana berikutnya, masih menunggu langkah konkret.