Rapat Panas di Senayan: Anggota DPR Soroti Kultur Polri yang Dinilai Masih Bermasalah

Rapat Komisi III dan Kapolri: Kultur Polri Jadi Sorotan

Rapat antara Komisi III DPR dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berlangsung cukup panas. Beberapa anggota dewan tak sungkan menyoroti persoalan mendasar: kultur di tubuh Polri yang dinilai masih perlu banyak perbaikan. Mereka merasa, ada hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara lain, tapi malah berujung pidana.

Machfud Arifin dari NasDem termasuk yang vokal. Menurutnya, perubahan kultur harus dimulai dari pendidikan, baik untuk bintara maupun taruna Akpol. Intinya, hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya.

"Mengubah kultur pendidikan dari bintara, Akpol, empati. Ngerti keberadaan hukum itu untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya, bukan manusia untuk hukum," kata Machfud di Gedung DPR, Senayan, Senin lalu.

Dia langsung memberi contoh yang masih hangat. "Yang terbaru, seorang ngejar istrinya dijambret jadi tersangka. Mungkin kalau suaminya [anggota] Resmob langsung dibedil," tambahnya, dengan nada sedikit sinis.

Machfud lalu bercerita tentang aduan yang diterima komisinya. Ada guru honorer, sarjana fisika pula, yang digaji Rp 400 ribu sebulan. Guru itu dilaporkan ke polisi karena menampar siswa yang melawan setelah rambutnya dicukur. "Terus harus wajib lapor jaraknya 80 km. Gimana hati nurani kita," ungkapnya.

Kasus-kasus lain juga dia ingatkan. Mulai dari pencuri kayu yang dihukum 1,5 tahun, sampai kisah Elina di Alabama yang mencuri telur karena lapar. "Polisi sana tahu, dia mencuri karena lapar lalu dikasih, dilepas, dikirim makanan. Partisipasi publik luar biasa," ujarnya, membandingkan.

Di sisi lain, anggota dari PKS, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, turut angkat bicara. Dia bahkan menyebut nama Kapolda DIY, Irjen Anggoro, terkait kasus serupa di Sleman.

"Tentang kejadian di Polres Sleman, mana Polda Yogya, nih, Pak Anggoro," sergah Habib Aboe.

"Ya itu seorang suami bela istri saat dijambret. Eh malah ditahan suaminya. Ini bagaimana ceritanya, apakah ada mens rea dari Hogi sehingga diproses pidana," tuturnya lagi.

Soal kultur ini memang kompleks. Rikwanto, anggota dari Golkar yang juga mantan Kapolda Kalsel, mencoba memetakan. Dia bilang, kultur dan adab organisasi itu terlihat dari perilaku sehari-hari.

"Bicara kultur, budaya, ini bisa buruk bisa baik. Polri di sisi mana sekarang ini? Apa di tengah, apa buruk, apa baik, apa 60:40," tanya Rikwanto.

Dia mengingatkan, kultur erat kaitannya dengan kehidupan nyata anggota. Kesejahteraan, misalnya, bisa jadi faktor penentu. "Ada yang masih pegang kebenaran, itu. Tapi faktor kebutuhan bisa membuat dia tergoyahkan di situ. Jadi kesejahteraan anggota perlu dilihat betul," ucapnya.

Menanggapi semua kritik itu, Kapolri Sigit Prabowo menyampaikan apresiasinya. Dia berterima kasih atas dukungan Komisi III yang menginginkan Polri tetap di bawah Presiden.

“Institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami, posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal,” tegas Sigit.

Mengenai reformasi kultur, Sigit mengklaim sudah ada upaya konkret. "Polri tentunya telah melakukan berbagai macam upaya untuk mempersiapkan perubahan. Mulai dari perbaikan doktrin, sampai dengan bagaimana kita meningkatkan pengawasan," jelasnya.

“Dan tentunya pengawasan ini tidak hanya sekadar pengawasan yang melekat saja, namun juga disertai dengan adanya sanksi,” tandas Kapolri.

Rapat pun ditutup dengan kesepakatan. Komisi III akan membahas lebih dalam soal perbaikan kultur Polri ini dalam revisi UU Polri nanti. Masih panjang jalan yang harus ditempuh, tapi setidaknya, pembicaraan serius sudah dimulai.