Kementerian PU Alokasikan Rp1,65 Triliun untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat pada 2027

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,65 triliun untuk menjalankan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) pada tahun 2027. Dana tersebut merupakan bagian dari pagu indikatif Kementerian PU tahun yang sama yang mencapai Rp98,47 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa program IBM menjadi prioritas utama kementerian karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat, baik dari segi pembangunan fisik maupun peningkatan aktivitas ekonomi. “Kami memberikan perhatian khusus pada infrastruktur berbasis masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” ujar Dody dalam keterangan resmi, Minggu (14/6/2026).

Pada tahun 2027, program IBM ditargetkan menjangkau 4.127 titik lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.000 lokasi akan mendapatkan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan alokasi anggaran Rp450 miliar. Sementara itu, 2.127 lokasi lainnya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan total anggaran sebesar Rp1,2 triliun.

Dody menegaskan, pihaknya terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. “Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan,” katanya.

Salah satu program unggulan dalam skema IBM adalah P3TGAI yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian melalui rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi. Selain itu, Kementerian PU juga melanjutkan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk memperluas akses masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, terhadap layanan air minum layak.

Program lainnya seperti Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan melalui penguatan layanan sanitasi dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Tak hanya itu, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) serta Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) juga diproyeksikan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Kementerian PU juga menempatkan pembangunan jembatan gantung sebagai bagian penting dari program IBM. Infrastruktur tersebut dinilai mampu membuka akses bagi masyarakat di daerah terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas. Keberadaan jembatan gantung diharapkan dapat mempermudah mobilitas pelajar, petani, hingga warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dody menegaskan komitmen pihaknya untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan melalui APBN dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. “Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen agar setiap rupiah APBN dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel, menghasilkan output dan outcome pembangunan yang berkualitas, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Dody.