Prabowo Dinilai Kontradiktif: Retorika Antek Asing di Dalam Negeri, 56 Kali Kunjungan ke Luar Negeri

Presiden Prabowo Subianto dinilai masih konsisten menggunakan retorika “antek asing” untuk merespons kritik dari masyarakat, sebuah langkah yang dinilai kontradiktif mengingat intensitas tinggi kunjungan luar negeri yang telah ia lakukan. Hingga Mei 2026, tercatat Kepala Negara telah melakukan 56 kali perjalanan ke berbagai negara, sebuah fakta yang memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi antara narasi politik di dalam negeri dengan upaya membangun kedekatan dengan kekuatan global.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, menyoroti keganjilan ini secara terbuka. Ia menekankan perlunya kejelasan definisi dari istilah “antek asing” yang kerap digunakan oleh Presiden. Menurutnya, pelabelan semacam itu tidak boleh serta-merta dilekatkan kepada setiap pihak yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.

“Ini yang sulit untuk dijelaskan, memang pertanyaan pertama adalah apa sih definisi dari antek asing itu. Jadi, jangan pula kalau misalnya ada orang yang berseberangan pemerintah langsung dituding antek asing,” ujar Hikmahanto dalam sebuah wawancara yang ditayangkan pada Jumat, 12 Juni 2026.

Hikmahanto menilai, substansi dari kritik yang disampaikan seharusnya menjadi fokus utama, bukan justru pelabelan terhadap pengkritik. Ia secara spesifik menyoroti tudingan yang kerap diarahkan kepada Amerika Serikat. Menurutnya, terlepas dari siapa yang memimpin Negeri Paman Sam baik Barack Obama, Joe Biden, maupun Donald Trump kebijakan luar negeri AS memiliki karakteristik yang tetap, yaitu keyakinan bahwa AS harus unggul dibandingkan negara lain.

“Kalau misalnya memang tujuannya untuk menjatuhkan pemerintahan, saya juga yang paling depan mengatakan tidak boleh nih kayak begini. Tapi, kalau misal memberikan koreksi, memberikan kritik itu dalam era sekarang ya, demokrasi sekarang harusnya kan kita dengarkan,” tegasnya. Ia menambahkan, jika kritik tersebut tidak dapat diterima, pemerintah seharusnya memberikan penjelasan secara transparan tanpa perlu melakukan pelabelan yang tidak perlu.

Keanehan lain yang disorot oleh Hikmahanto adalah kenyataan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) banyak menggunakan peralatan dan perlengkapan yang berasal dari AS. Bahkan, banyak perwira TNI yang dikirim untuk mengenyam pendidikan militer di negara tersebut. Dalam konteks ini, ia mempertanyakan relevansi retorika “antek asing” yang terus digaungkan.

“Dan itu yang ya satu hal yang saya agak sayangkan ketika Bapak Presiden ketemu sama Trump terus bisik-bisik, oh iya kamu nanti ketemu sama anak saya, gitu kan, Eric itu kan. Ini kan juga jadi pertanyaan gitu bagi kita, ini bicara antek asing tapi kok kita mau seolah-olah, kita tidak tahu tapi pembicaranya soal apa dan itu yang terus kemudian jadi bahan lelucon di Amerika Serikat (AS),” ungkap Hikmahanto.

Di sisi lain, Hikmahanto memberikan apresiasi atas tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo yang dinilainya sebagai upaya untuk menampilkan Indonesia sebagai aktor penting di panggung dunia. Ia mengakui bahwa ambisi tersebut merupakan cita-cita luhur yang pasti didukung oleh rakyat.

Namun, ia menyayangkan bahwa dalam sekian banyak kesempatan, hampir tidak ada gagasan konkret yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo. Hal ini, menurutnya, menjadi pembeda mendasar dengan pendahulunya, terutama Presiden Soekarno.

“Itu yang bedanya dengan Bung Karno ya. Kalau Bung Karno ada gini loh, ya walaupun gagal ya, NEFO, New Emerging Force Organization, GANIFO dijalankan, Asia-Afrika. Itu kapitalisasinya apa, what’s next, ini yang jadi masalah karena kalau tidak dikapitalisir yang saya khawatirkan adalah publik di Indonesia bertanya-tanya ini uang sebegitu besar untuk anggaran luar negeri dan sebagainya itu mau ke mana,” jelas Hikmahanto.

Menurutnya, setiap langkah diplomasi yang diambil oleh seorang presiden seharusnya terukur dan jelas arah realisasinya. Ia mencontohkan presiden-presiden setelah Soekarno yang juga mengambil langkah serupa, namun mampu mengapitalisasi hasilnya melalui Kementerian Luar Negeri. Salah satu contoh yang ia soroti adalah kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin dunia di Bali.

“Seharusnya tuan rumah ada di antara dua negara besar, tapi ini dibuat SBY tidak di tengah. Jadi, Obama sama Xi berdampingan karena supaya ngomong. Tapi, ini satu ide yang inovatif, mungkin juga itu dari teman-teman dari Kemlu yang mengusulkan kepada Presiden, Pak, kayak begini saja, siapa tahu mereka bisa ngomong, dan itu kalau dilihat dunia itu bisa meredakan konflik dan lain sebagainya,” pungkas Hikmahanto.