Pemilu Myanmar di Bawah Bayang-Bayang Kudeta: Formalitas atau Jalan Kembali ke Demokrasi?

Minggu pagi (25/1) di Myanmar, sejumlah tempat pemungutan suara mulai dibuka. Ini adalah putaran terakhir dari rangkaian pemilu yang sudah berjalan hampir sebulan penuh. Di bawah kendali junta militer, hasilnya sepertinya sudah bisa ditebak: kemenangan besar untuk kubu pro-pemerintah. Banyak yang bilang, proses ini cuma formalitas belaka untuk mengukuhkan cengkeraman militer.

Suara rakyat akan dikumpulkan di puluhan daerah pemilihan mulai pukul enam pagi. Waktunya cukup ironis, karena hanya berselang beberapa hari sebelum peringatan lima tahun kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi di tahun 2021.

Junta sendiri bersikukuh bahwa pemilu ini adalah langkah mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat. Tapi klaim itu sulit diterima. Soalnya, pemimpin demokrasi mereka, Suu Kyi, masih mendekam di penjara. Partainya yang dulu menang telak, Liga Demokrasi Nasional (NLD), juga sudah dibubarkan. Makanya, para pegiat menilai pemilu ini jauh dari kata adil.

Min Aung Hlaing, sang pemimpin junta, terlihat mendatangi sebuah tempat pemungutan suara di Mandalay. Ia mengenakan pakaian sipil, bukan seragam. Spekulasi pun beredar bahwa dia mungkin akan jadi presiden nanti.

“Ini adalah jalan yang dipilih oleh rakyat. Saya juga bagian dari rakyat dan mendukung ini,” ucapnya pada para wartawan yang meliput.

Peta Kekuatan yang Tak Seimbang

Kalau melihat dua putaran sebelumnya, kemenangan partai pro-militer sudah sangat jelas. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang diisi banyak pensiunan tentara berhasil merebut lebih dari 85% kursi di DPR dan sekitar dua pertiga di majelis tinggi. Belum lagi, konstitusi yang dibuat militer secara otomatis menyisihkan seperempat kursi parlemen untuk perwira aktif. Jadi, hitung-hitungannya sudah matang dari awal.

Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk HAM di Myanmar, tak ragu menyebut pemilu ini direkayasa. Menurutnya, tujuannya cuma satu: memastikan kemenangan mutlak untuk sekutu junta. Dia bahkan memperingatkan negara-negara lain.

“Negara yang mengakui hasil pemilu ini, sadar atau tidak, ikut serta melegitimasi kekuasaan junta,” katanya, seperti dilaporkan AFP.

Meski situasinya suram, beberapa warga tetap datang. Seperti Zaw Ko Ko Myint, seorang guru di Mandalay. Ia mengaku tak punya harapan besar, tapi tetap memilih.

“Walaupun saya tidak mengharapkan banyak, kami ingin melihat negara yang lebih baik,” ujarnya.

Perasaan serupa diungkapkan seorang warga Yangon. Suaranya terdengar lelah dan pasrah.

“Saya tidak mengharapkan apa pun dari pemilu ini. Semuanya akan terus berlarut-larut,” katanya.

Suasana Mencekam di Tengah Konflik

Pemungutan suara ini jelas tidak merata. Menurut AP News, tidak ada pemungutan suara di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak. Sementara di daerah yang masih bisa dikontrol junta, suasana intimidasi sangat terasa. Lembaga HAM melaporkan banyak kritik dibungkam, dan warga yang menentang pemilu bisa langsung diciduk.

Sejak kudeta 2021, Myanmar praktis terperosok dalam perang saudara. Junta berhadapan dengan kelompok pro-demokrasi dan juga pasukan etnis bersenjata. Konflik yang tak kunjung reda ini sudah menelan korban jiwa sangat besar diperkirakan lebih dari 90 ribu orang tewas. Di tengah kondisi seperti ini, partisipasi pemilih pada pemilu kali ini pun jauh merosot dibanding pemilu bebas tahun 2020. Suasana takut dan putus asa jelas lebih dominan daripada harapan.