Trump dan Dewan Perdamaian: Ambisi Pribadi atau Ancaman bagi Tata Dunia?

Menariknya, Indonesia memilih untuk hadir dalam forum itu. Tentu dengan syarat: memperjuangkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Gaza. Langkah ini cerdik, sebenarnya. Bukan sekadar ikut-ikutan.

Pertama, ini konsisten dengan politik luar negeri bebas-aktif. Dengan hadir, Indonesia tidak membiarkan panggung dikuasai negara-negara besar saja. Suara dunia Islam moderat dan Global South bisa terdengar.

Kedua, ya, ada manfaat diplomatik yang konkret. Forum ini membuka akses langsung ke pusat-pusat kekuatan seperti AS dan negara Teluk. Untuk urusan rekonstruksi Gaza nanti, Indonesia bisa menawarkan peran di bidang kemanusiaan dan pembangunan, yang memang jadi kekuatannya.

Tapi risikonya ada. Terlalu larut dalam lembaga yang legitimasinya dipertanyakan bisa menyeret Indonesia ke dalam konflik kepentingan. Posisi moralnya sebagai pendukung Palestina dan multilateralisme bisa kabur.

Jadi, sikap yang tepat mungkin adalah hadir tapi kritis. Terlibat, tapi tak larut. Manfaatkan forum sebagai saluran advokasi, sambil terus menegaskan bahwa perdamaian sejati harus berlandaskan kerangka PBB dan hukum internasional.

Reformasi atau Penggantian?

Ironi terbesar dari semua ini adalah Trump menyoroti masalah yang benar, tapi menawarkan solusi yang bermasalah. Dunia memang butuh reformasi PBB, terutama Dewan Keamanannya yang sudah jadul. Tapi reformasi itu beda dengan penggantian total.

Sejarah mengajarkan satu hal: perdamaian yang bergantung pada satu tokoh jarang bertahan lama. Dari Metternich sampai Kissinger, dari Camp David hingga Perjanjian Oslo. Keberhasilan jangka panjang selalu butuh institusi yang stabil, bukan sekadar mediator yang karismatik.

Trump boleh saja mengklaim akan mengakhiri delapan perang. Tapi seperti diakui Sekjen PBB António Guterres, yang tercapai baru gencatan senjata. Bukan penyelesaian konflik yang tuntas.

Pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan "Bisakah Trump jadi 'kepala pendamai dunia'?"

Tapi, "Maukah dunia menyerahkan masa depan perdamaian global pada satu figur dengan kekuasaan yang hampir tanpa batas?"

Kalau jawabannya iya, yang terancam bukan cuma PBB. Prinsip dasar tata dunia internasional kesetaraan kedaulatan, legitimasi kolektif, supremasi hukum bisa ikut runtuh. Perdamaian sejati bukan panggung untuk pamer. Ia proses panjang yang butuh kesabaran, inklusivitas, dan rasa hormat pada hak setiap bangsa. Dan untuk hal yang satu itu, peran PBB meski sering dicaci ternyata masih belum ada penggantinya.