Pagi itu, usai olahraga, saya menyeruput wedang jahe hangat. Pandangan saya tertumbuk pada sebuah artikel di layar ponsel. Judulnya provokatif: “Could Trump's bid to become peacemaker-in-chief sideline the struggling UN?” Tulisan Lyse Doucet dari BBC itu bertanggal 22 Januari 2026.
Donald Trump digambarkan bukan sebagai mantan presiden biasa. Ia muncul dengan wacana baru: membentuk 'Board of Peace', sebuah dewan internasional yang konon bakal menggantikan peran PBB. Janjinya muluk, tentu saja. Mengakhiri perang, menghentikan kebencian, menciptakan perdamaian abadi. Tapi, ya, kita semua tahu Trump dan retorikanya. Di balik kata-kata indah itu, terselip pertanyaan besar. Benarkah ini upaya tulus untuk perdamaian, atau sekadar wahana baru bagi ambisi pribadinya yang bisa menggerus tatanan dunia yang ada?
Ambisi Personal dan Politik Perdamaian
Gagasan dewan perdamaian ini muncul di saat yang tepat. PBB memang sedang di ujung tanduk. Dewan Keamanan mandek, hak veto negara besar membunuh banyak resolusi. Lihat saja Gaza, Ukraina, Sudan. Mekanisme kolektif pasca-Perang Dunia II itu tampak kian rapuh.
Nah, di tengah kekosongan inilah Trump masuk. Dengan gaya khasnya yang personal dan transaksional. Draf piagam yang bocor mengungkap hal menarik: Trump akan jadi ketua seumur hidup. Dia berhak menentukan anggota, membentuk badan-badan turunan, bahkan memilih penerusnya sendiri. Intinya, ini arsitektur perdamaian yang bertumpu pada satu figur. Dan di situlah masalahnya.
Stephen D. Krasner, ahli hubungan internasional, pernah bilang bahwa kedaulatan negara adalah fondasi sistem dunia. Lembaga internasional hanya efektif jika menghormati kesetaraan antaranggota. Kalau sebuah dewan justru memberi kekuasaan hampir absolut pada satu orang, prinsip kedaulatan itu bisa luntur.
Perdamaian yang sejati, dalam pandangan banyak teori, bukanlah hasil dari dominasi satu kekuatan. Ia lahir dari aturan bersama, transparansi, dan legitimasi yang dibangun kolektif. Lembaga multilateral bertahan karena dipercaya, bukan karena kuat. Tanpa legitimasi, gencatan senjata sekalipun bisa runtuh dalam sekejap.
Gaza, Ujian Nyata
Implikasi nyata ambisi Trump ini terlihat jelas di Gaza. Board of Peace konon lahir untuk menghentikan perang Israel-Hamas. Tapi anehnya, draf piagamnya hampir tak menyentuh isu Gaza sama sekali.
Bayangkan saja komposisinya. Di dalamnya ada Benjamin Netanyahu yang menolak negara Palestina. Sementara di sisi lain, para pemimpin Arab bersikeras pada kemerdekaan Palestina sebagai harga mati perdamaian. Jelas sudah batasannya di sini: antara perdamaian simbolik dan yang substansial.
Mungkin saja gencatan senjata tercapai berkat tekanan personal Trump. Tapi tanpa kerangka politik yang menghormati hak bangsa Palestina, perdamaian macam apa itu? Hanya jeda sebentar sebelum konflik meledak lagi. Sejarah sudah membuktikan, dari Rwanda-Kongo sampai India-Pakistan. Damai tanpa institusi inklusif dan penghormatan pada kedaulatan adalah damai yang rapuh.
Di sisi lain, andai kata Board of Peace ini jadi arus utama, PBB bisa tersingkirkan. Padahal, meski banyak cacatnya, PBB tetap satu-satunya forum yang mewakili 193 negara. Menggantinya dengan klub eksklusif yang mahal? Itu bukan reformasi. Itu privatisasi perdamaian.
Artikel Terkait
Bareskrim Sita Bukti Triliunan Rupiah Usai Geledah Kantor PT DSI
Tanah Longsor Cisarua: 10 Tewas, 82 Warga Masih Dicari di Tengah Hujan Deras
Jakarta Berangsur Pulih, Satu Titik Banjir Masih Bertahan di Kembangan
Longsor Cisarua Tewaskan 10 Orang, 82 Masih Dinyatakan Hilang