Menteri Lingkungan Hidup Buka Data: Hutan Sumatera Tergerus, Penegakan Hukum Segera Dimulai

Angka-angka yang disodorkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di hadapan Komisi XII DPR RI, Rabu lalu, benar-benar bikin merinding. Bayangkan saja, dalam rentang waktu tiga dekade lebih, hutan di beberapa titik Sumatera terus menyusut dengan laju yang mengkhawatirkan.

Dari data yang dipaparkan, Aceh kehilangan sekitar 14 ribu hektar tutupan hutannya sejak 1990. Tapi itu belum yang terparah.

“Di Batang Toru terdapat pengurangan hutan sejumlah 19 ribu hektare. Kemudian di DAS Sumbar kita kehilangan hutan di angka 10,521 hektare,”

ujar Hanif dalam rapat kerja itu.

Nah, terkait temuan memilukan ini, pemerintah nampaknya tak cuma berhenti pada publikasi data. Langkah penegakan hukum sudah di depan mata. Menurut Hanif, ada sejumlah rekomendasi konkret yang akan dijalankan: penegakan hukum, penyelesaian aturan tata ruang, pengendalian perizinan, hingga rehabilitasi ekosistem. Intinya, semua akan diintegrasikan dengan upaya mitigasi perubahan iklim.

Yang menarik, prosesnya sudah dimulai bahkan sebelum rapat usai. Evaluasi mendadak terhadap seluruh unit di kawasan Batang Toru langsung digulirkan hari itu juga. Tujuannya jelas: menelisik kapasitas lingkungan yang diduga jadi pemicu bencana hidrometeorologi yang kerap melanda Sumatera bagian utara.

Tak cuma itu, agenda lapangan sudah ditetapkan. Kementerian LH rencananya turun langsung ke lokasi pada Kamis, 4 Desember 2025, untuk tindakan awal. Tapi yang lebih tegas lagi, para pelaku yang terindikasi lewat citra satelit bakal segera dipanggil.

“Mulai Senin 8 Desember 2025, para pimpinan perusahaan yang terindikasi... akan dipanggil untuk memberikan penjelasan,”

tegas Hanif.

Dia menegaskan, dengan jumlah korban yang tidak sedikit, tidak boleh ada dispensasi atau kompromi dalam penegakan hukum. Kasus ini harus dituntaskan.

“Kami akan segera memulai langkah-langkah penyelidikan terkait dengan kasus ini, tentu, korban yang cukup banyak tidak boleh kita memberikan dispensasi-dispensasi ke dalam kasus ini, hukum harus ditegakkan,”

imbuhnya lagi.

Untuk mengatasi kompleksitas persoalan, Kementerian LH berjanji menggunakan pendekatan multidoor. Artinya, berbagai pintu hukum dan regulasi akan dibuka simultan untuk menangani akar masalah bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera bagian utara. Komitmennya jelas, tapi eksekusinya di lapangan nanti yang jadi penentu.