Di ruang rapat Komisi X DPR, Selasa (21/1) lalu, suasana sempat pecah oleh gelak tawa. Pemicunya adalah pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Ia mengungkapkan fakta yang mungkin tak banyak diketahui publik: cukup banyak anggota dewan yang ternyata lulusan Paket C.
“Paling banyak itu Paket C. Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” ujar Mu’ti.
Pernyataannya itu bukan sekadar canda. Mu’ti sedang menekankan betapa penting peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan program pendidikan kesetaraan. Menurut dia, ini adalah salah satu senjata ampuh untuk menekan angka putus sekolah di Indonesia, yang masih memprihatinkan.
Angka anak tidak sekolah di negeri ini masih tinggi. Penyebabnya kompleks. Memang, faktor ekonomi sering jadi kambing hitam. Namun begitu, Mu’ti melihat ada alasan lain yang tak kalah kuat: budaya dan geografi. Pernikahan usia dini di beberapa daerah, ditambah akses ke sekolah yang sulit di wilayah terpencil, membuat banyak anak terpaksa berhenti belajar.
Di sinilah PKBM hadir sebagai solusi. Program kesetaraan Paket A, B, dan C memberi jalan kedua bagi mereka yang terhalang mengikuti sekolah formal. Bahkan, Kemendikdasmen berencana memperluas layanan ini, tak hanya di dalam negeri, tapi juga untuk warga Indonesia di luar negeri. Fokusnya jelas: penguatan program kesetaraan dan kursus keterampilan.
Mu’ti lalu bercerita tentang kunjungannya ke sebuah PKBM di Majalengka. Tempat itu menampung lebih dari 300 peserta didik. Yang menarik, mayoritas justru mengambil Paket C, setara SMA.
“Pesertanya ratusan, dan yang paling banyak justru Paket C,” katanya.
Artikel Terkait
Basarnas Akhiri Pencarian, Kesiapsiagaan Tetap Dijaga untuk Korban ATR 42-500
Video Klub Malam Cirebon Picu Kontroversi, Dua Pria Diamankan Polisi
Cek Kesehatan Gratis Prabowo: Klaim Hemat di Davos, Realita Bengkak di Jakarta
Sentuhan Mata Hati: Kisah Para Terapis Tunanetra di Wyata Guna