Demokrasi dalam Cengkeraman: Kedaulatan Rakyat Dikaburkan oleh Permainan Elite

Kedaulatan Rakyat Dirampok Elite Partai, Demokrasi Indonesia Dibajak Oligarki

Suasana di ruang diskusi itu cukup hangat. Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih, tak menahan diri. Kritiknya meluncur tajam tentang kondisi demokrasi kita. Menurutnya, substansi kedaulatan rakyat sudah nyaris tak bersisa. Pernyataan ini ia sampaikan dalam sebuah diskusi rutin, Kamis malam (22/01/2026) lalu.

Baginya, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat kini tak lebih dari alat transaksi. Alat bagi segelintir elite dan pemilik modal untuk bermain. Praktik politik hari ini, ujarnya, sudah jauh dari cita-cita konstitusi. Yang ada malah mekanisme jual-beli pengaruh. Rakyat? Cuma jadi objek lima tahunan. Datang saat pemilu, lalu dilupakan begitu suara terkumpul.

“Kedaulatan rakyat tidak hilang dengan sendirinya, tetapi dibajak dan dirampok secara sistematis oleh elite partai yang bersekutu dengan kekuatan modal,” tegas Sutoyo.

Ia menggambarkan partai politik saat ini lebih mirip perantara kepentingan oligarki. Bukan penyalur aspirasi. Fenomena ini mengingatkannya pada Teori Hukum Besi Oligarki dari sosiolog Robert Michels. Intinya, organisasi politik pada akhirnya akan dikuasai segelintir elite. Dan itu yang terjadi.

Fokus elite partai, lanjutnya, cuma satu: mempertahankan kekuasaan. Plus akses anggaran dan relasi dengan pemodal. Sementara kepentingan konstituen? Perlahan tapi pasti, disisihkan.

Nah, konsep Partai Kartel yang dijelaskan ilmuwan politik Richard Katz dan Peter Mair juga relevan di sini. Alih-alih berkompetisi, partai-partai justru berkolaborasi. Tujuannya jelas: menjaga status quo.

Akibatnya bisa ditebak. Perdebatan kebijakan di lembaga perwakilan kehilangan greget. Daya kritisnya tumpul. Keputusan strategis lebih sering lahir dari kompromi antar elite, bukan dari pertarungan gagasan yang sehat untuk kepentingan publik.

“Pemilu tetap digelar, tetapi pilihan rakyat menjadi semu. Siapa pun yang menang, kebijakannya melayani kelompok yang sama,” ujar Sutoyo.

Dari kacamata ekonomi politik, sorotannya lebih dalam. Regulasi dibajak. Proses legislasi sarat dengan kepentingan donor dan kelompok usaha besar. Undang-undang yang lahir pun condongnya ke pemilik modal, bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak.

Kondisi ini membuat APBN dan APBD seperti sumber daya yang terus dikeruk untuk kepentingan segelintir orang. Rakyat kecil hanya bisa merasakan dampaknya: kebijakan yang tak adil.

Masalah lain adalah jarak. Jarak antara wakil rakyat dan yang memilihnya makin menganga. Banyak anggota legislatif, menurut Sutoyo, lebih takut pada pimpinan partai. Rakyat pemilihnya? Bukan prioritas. Apalagi dengan ancaman pergantian antar waktu (PAW) yang selalu mengintai.

“Di titik ini, kedaulatan berpindah dari rakyat ke tangan elite partai,” tegasnya.

Kesimpulannya suram. Indonesia, kata Sutoyo, tengah mengalami degradasi demokrasi. Prosedurnya mungkin masih berjalan, tapi substansinya terkikis habis. Rakyat cuma jadi legitimasi formal belaka. Sementara keputusan politik sesungguhnya ada di tangan segelintir elite dan kekuatan modal.

“Ini bukan sekadar krisis politik, tetapi krisis kedaulatan rakyat,” tutupnya dengan nada tegas.