Mahal Biaya Politik, Tujuh Kepala Daerah Baru Sudah Diciduk KPK

Ia juga mempertanyakan logika 'balik modal'. Menurut pengamatannya, para calon kepala daerah umumnya sudah berkecukupan secara finansial. Jadi, klaim harus korupsi untuk menutup biaya kampanye dinilainya sangat tidak masuk akal. "Itu kan langkah bunuh diri politik namanya. Masuk akal?" katanya.

Di sisi lain, Adi tak lupa memberikan apresiasi. Ia menyoroti kinerja KPK dan Kejaksaan Agung yang dianggap responsif. Ia merujuk pada sebuah survei opini publik yang menunjukkan dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahan sekarang.

Lalu, apa solusinya? Adi punya saran sederhana namun kerap diabaikan: transparansi dan komunikasi.

Pesan akhirnya jelas. Jabatan adalah amanah, bukan kesempatan. Dan alasan mahalnya ongkos politik, dalam pandangannya, sama sekali bukan pembenaran.