Pemerintah Jawa Barat bakal melakukan gebrakan. Kali ini, sasarannya dua sektor yang kerap jadi sorotan: pertambangan dan perumahan. Gubernur Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, baru-baru ini menyampaikan rencana penataan besar-besaran ini langsung kepada para pengembang. Latar belakangnya jelas, persoalan lingkungan yang makin runyam, ketimpangan pembangunan, dan ancaman bencana yang terus mengintai.
60 Persen Pajak Tambang untuk Wilayah Sekitar
Dedi tak menampik, kerusakan lingkungan akibat tambang sudah sangat parah. Pengelolaannya pun dinilai jauh dari kata optimal. Tapi ada satu hal yang menurutnya sangat menyakitkan. "Daerah yang menjadi objek tambang cenderung kumuh, tertinggal pendidikannya, kesehatannya, dan masyarakatnya terancam penyakit serta bencana,"
Ucapannya itu disampaikan usai menghadiri acara sosialisasi Kredit Program Perumahan di Gedung Pakuan, Kamis lalu.
Intinya, uang pajak dari aktivitas galian itu selama ini nyaris tak terasa dampaknya bagi warga sekitar lokasi. Mereka justru hidup di kawasan yang terbelakang. Ke depan, Dedi bersikukuh. Jika suatu saat tambang dibuka kembali, minimal 60 persen pajaknya harus dikembalikan untuk membangun wilayah sekitarnya. Bahkan, ia mengancam tak akan menyetujui RAPBD kabupaten jika daerah penghasil tambang itu terus diabaikan.
Artikel Terkait
Gus Ipul Sambut Bupati Bungo dan Merangin, Dorong Daerah Ambil Program Sekolah Rakyat
Karawang Terendam Lagi, Air Naik Ekstrem Usai Warga Bersihkan Rumah
Ratusan Lingkungan di Jakarta Masih Tergenang, Aktivitas Lumpuh
Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Diplomasi atau Tugas Kemanusiaan?