Noe Letto Bawa Perspektif Budaya ke Meja Strategis Dewan Pertahanan Nasional

- Kamis, 22 Januari 2026 | 17:20 WIB
Noe Letto Bawa Perspektif Budaya ke Meja Strategis Dewan Pertahanan Nasional

Kemampuan khusus apa yang dimiliki Sabrang Mowo Damar Panuluh, atau yang lebih dikenal sebagai Noe Letto, sehingga ditunjuk sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional? Pertanyaan itu akhirnya dijawab Kementerian Pertahanan.

Menurut Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Karo Infohan Setjen Kemhan, keahlian Noe Letto difokuskan pada kontribusi pemikiran strategis yang bersifat lintas disiplin. “Jadi, bukan cuma soal militer atau politik konvensional,” jelas Rico, Minggu (18/09/26).

“Ia membawa perspektif sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis. Hal-hal semacam ini penting untuk memperkaya kajian di DPN,” tambahnya.

Lalu, seperti apa latar belakangnya? Ternyata, pria 46 tahun ini adalah lulusan Universitas Alberta, Kanada. Ia menyandang gelar Bachelor of Mathematics dan Bachelor of Science with Honors di bidang Fisika. Tapi dunia akademik bukan satu-satunya panggungnya.

Di luar itu, Noe juga aktif mengelola komunitas Maiyah, sebuah forum diskusi publik yang rutin digelar. Ia sering muncul sebagai pembicara dengan topik yang amat beragam, mulai dari budaya, agama, filsafat, hingga sains dan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan.

Di sisi lain, publik mungkin lebih mengenalnya sebagai vokalis band Letto. Ia juga terlibat dalam Kiai Kanjeng, kelompok kesenian gamelan dan musik kontemporer yang digagas ayahnya, Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun.

Bersama sebelas orang lainnya, Noe baru saja dilantik sebagai tenaga ahli oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPN RI.

Rico menegaskan, pengisian posisi tenaga ahli ini murni untuk memperkuat kualitas kebijakan pertahanan Indonesia. “Prosesnya berdasarkan kompetensi. Tidak dikaitkan dengan latar belakang keluarga atau faktor non-institusional lain,” tegasnya.

Lembaga tempat Noe Letto kini berkontribusi, Dewan Pertahanan Nasional RI, merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin langsung oleh Presiden. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024.

Tugas utamanya cukup berat: memberi pertimbangan dan merumuskan solusi kebijakan strategis pertahanan nasional. Cakupannya meliputi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, hingga keselamatan seluruh bangsa.

Secara lebih rinci, DPN menyelenggarakan sejumlah fungsi. Antara lain, menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara dan kebijakan pengerahan komponen pertahanan untuk mobilisasi. Lalu, menilai risiko kebijakan pertahanan, serta merumuskan solusi terkait geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Tak ketinggalan, mereka juga menangani administrasi internal dan fungsi lain yang diberikan Presiden.

Intinya, DPN berperan sebagai think tank atau wadah pemikir strategis di bidang pertahanan. Rekomendasinya diharapkan bisa menjangkau lintas sektor.

Selain Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian, struktur pimpinan DPN juga mencakup Wamenhan Donny Ermawan Taufanto sebagai Sekretaris, dan Brigjen TNI Ari Yulianto sebagai Deputi.

Editor: Dewi Ramadhani

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar