Didu Tantang Prabowo: Rebut Kedaulatan atau Negara Bubar

Aspek paling memalukan? Kedaulatan wilayah. Didu menyebut kasus tentara Indonesia yang lari dikejar pekerja China di Kalimantan, bahkan ada yang dikeroyok.

"Tentara yang kita banggakan itu lari karena dikejar warga negara asing China di wilayah kita sendiri. Pejabat pada diam. Apa negara kita masih bisa dilindungi tentara?" tanyanya dengan nada prihatin.

Dan tidak ada sanksi untuk tentara yang lari itu. Bahkan, ada laporan tentara China yang mengusir tentara Indonesia di wilayah Indonesia sendiri. Tanpa perlawanan.

Tenggat Waktu yang Ditetapkan Didu

Didu nggak cuma kritik. Ia kasih target konkret dan tenggat waktu buat menilai keseriusan Prabowo:

Maret 2026: Reformasi kepolisian, KPK, dan kejaksaan lewat Perppu.
Mei 2026: Aksi nyata pemberantasan korupsi mulai menghukum pelaku.
Juli 2026: Kawasan Ekonomi Khusus dibuka, pagar dibongkar, pajak diterapkan. Wilayah elit seperti PIK 2 dibuka untuk rakyat.
Oktober 2026: Sistem politik baru untuk kedaulatan rakyat ditetapkan di sidang MPR.

"Pak Prabowo menentukan Indonesia mau ke mana hanya di 2026. Kalau ekonomi nggak membaik, bisa mengarah ke penggantian rezim," ucap Didu, mengutip pernyataan Menko Airlangga Hartarto.

Pertanyaan Keras untuk Menteri Warisan

Ia juga mempertanyakan logika penunjukan menteri. Gimana mau menertibkan tambang kalau yang ditunjuk Bahlil Lahadalia yang justru dulu bagi-bagi tambang? Raja Juli disuruh urus hutan, padahal sebelumnya dia yang bagi-bagi hutan.

"Nggak mungkin Said Didu yang pernah nyuri HP disuruh periksa kasus pencurian HP. Pak Prabowo harus ganti semua orang yang bikin masalah di era Jokowi," tegasnya blak-blakan.

Daftar menteri yang harus diganti menurutnya panjang: Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, Menko Perekonomian Airlangga, plus menteri di sektor perindustrian, ESDM, kelautan, dan kehutanan.

Langkah Sederhana: Cabut Fasilitas Pajak

Langkah paling simpel yang Didu minta? Cabut semua fasilitas tax holiday untuk perusahaan yang sudah puluhan tahun bebas pajak, terutama di Morowali.

"Kalau Prabowo cabut semua fasilitas perpajakan di Morowali dan tempat lain yang dikasih rezim Jokowi, saya percaya dia serius mau kembalikan kedaulatan," katanya.

Ia menekankan, perusahaan tambang dalam negeri seperti Antam dan BUMN lain tetap untung meski bayar pajak. Tapi perusahaan asing justru dibebaskan. Miris.

Ajakan Akhir: Bersatu Merebut Kembali Kedaulatan

Di akhir, Didu mengajak semua pihak, baik pendukung pemerintah maupun oposisi, untuk bersatu. "Agenda yang bisa kita sepakati cuma satu: merebut kembali kedaulatan rakyat. Kalau dibiarkan, negara ini bubar dan oligarki yang kuasai Indonesia," ajaknya.

Ia mengaku masih percaya niat Prabowo, tapi frustrasi dengan caranya. "Saya percaya niatnya, percaya ideologinya, tapi frustrasi dengan caranya. Kewenangan ada di Bapak, jangan cuma pidato, lakukan saja," tandasnya.

Didu menutup dengan sedikit cerita sukses. Ia ingatkan bagaimana proyek Rempang berhasil dihentikan, hampir jadi Morowali kedua. "Kalau saya nggak ke Rempang, kita akan dapati pabrik kaca dan pekerja asing mendominasi seperti di Morowali. Alhamdulillah, itu berhasil kita hentikan," katanya mengakhiri.