Klarifikasi yang Mengaburkan: Saat Kritikus Berbalik Memuji Kekuasaan

Robohnya Idealisme di Pelukan Kekuasaan

Oleh Edy Mulyadi, Wartawan Senior

Kontradiksi yang dilontarkan Eggi Sudjana soal pertemuannya dengan Joko Widodo itu bukan hal sepele. Awalnya, dia bersikeras: “tidak ada pelukan”. Tapi kemudian, pengacaranya sendiri yang bicara. Menyebut ada pelukan, bahkan kehangatan. Narasinya berubah. Fakta digeser. Klarifikasi yang datang justru seperti menambal lubang yang malah makin melebar. Pada titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar soal pelukan atau tidak, melainkan krisis kejujuran yang terpampang di depan publik.

Dalam dunia politik, satu kebohongan jarang berdiri sendiri. Selalu butuh kebohongan berikutnya untuk menopangnya, agar tampak konsisten. Dan ketika itu terjadi, yang ambruk bukan cuma satu pernyataan. Seluruh bangunan kredibilitas yang dibangun susah payah, belasan bahkan puluhan tahun, bisa runtuh seketika. Masyarakat kita sebenarnya tidak bodoh. Mereka mungkin bisa memaafkan kekeliruan. Tapi memaafkan manipulasi? Itu perkara lain.

Yang bikin risih justru pujian Eggi bahwa “akhlak Jokowi bagus”. Pernyataan ini bukan cuma keliru. Ini berbahaya, secara moral dan politik. Sama sekali ahistoris, karena mengabaikan rekam jejak kekuasaan Jokowi yang penuh pelanggaran etika, hukum, dan penyimpangan konstitusi. Di sisi lain, pernyataan itu juga politis seolah memberi pemutihan moral pada kekuasaan yang secara nyata telah merusak demokrasi dan hak asasi.

Akhlak dalam politik itu bukan diukur dari keramahan personal. Bukan dari senyum atau gaya bersapa. Akhlak kekuasaan diukur dari kejujuran memegang amanat, kepatuhan pada konstitusi, dan keberpihakan pada keadilan. Kalau pakai ukuran itu, era Jokowi justru penuh noda. Lihat saja pelemahan KPK lewat revisi UU dan penempatan pimpinan yang dianggap boneka. Ada pula kriminalisasi kritik, pembiaran konflik agraria, dan upaya membajak Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan dinasti. Bekas tukang mebel itu malah menggelar karpet merah bagi oligarki yang menekan rakyat dari segala penjuru.

Menyebut penguasa dengan rekam jejak seperti itu “berakhlak baik” jelas bukan penilaian etis. Itu lebih seperti legitimasi moral terhadap kezaliman. Ini bukan sekadar salah ucap, tapi pengaburan nilai. Dan pengaburan nilai, selalu menguntungkan penguasa.

Apa yang Dinegosiasikan?