Klarifikasi yang Mengaburkan: Saat Kritikus Berbalik Memuji Kekuasaan

Robohnya Idealisme di Pelukan Kekuasaan

Oleh Edy Mulyadi, Wartawan Senior

Kontradiksi yang dilontarkan Eggi Sudjana soal pertemuannya dengan Joko Widodo itu bukan hal sepele. Awalnya, dia bersikeras: “tidak ada pelukan”. Tapi kemudian, pengacaranya sendiri yang bicara. Menyebut ada pelukan, bahkan kehangatan. Narasinya berubah. Fakta digeser. Klarifikasi yang datang justru seperti menambal lubang yang malah makin melebar. Pada titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar soal pelukan atau tidak, melainkan krisis kejujuran yang terpampang di depan publik.

Dalam dunia politik, satu kebohongan jarang berdiri sendiri. Selalu butuh kebohongan berikutnya untuk menopangnya, agar tampak konsisten. Dan ketika itu terjadi, yang ambruk bukan cuma satu pernyataan. Seluruh bangunan kredibilitas yang dibangun susah payah, belasan bahkan puluhan tahun, bisa runtuh seketika. Masyarakat kita sebenarnya tidak bodoh. Mereka mungkin bisa memaafkan kekeliruan. Tapi memaafkan manipulasi? Itu perkara lain.

Yang bikin risih justru pujian Eggi bahwa “akhlak Jokowi bagus”. Pernyataan ini bukan cuma keliru. Ini berbahaya, secara moral dan politik. Sama sekali ahistoris, karena mengabaikan rekam jejak kekuasaan Jokowi yang penuh pelanggaran etika, hukum, dan penyimpangan konstitusi. Di sisi lain, pernyataan itu juga politis seolah memberi pemutihan moral pada kekuasaan yang secara nyata telah merusak demokrasi dan hak asasi.

Akhlak dalam politik itu bukan diukur dari keramahan personal. Bukan dari senyum atau gaya bersapa. Akhlak kekuasaan diukur dari kejujuran memegang amanat, kepatuhan pada konstitusi, dan keberpihakan pada keadilan. Kalau pakai ukuran itu, era Jokowi justru penuh noda. Lihat saja pelemahan KPK lewat revisi UU dan penempatan pimpinan yang dianggap boneka. Ada pula kriminalisasi kritik, pembiaran konflik agraria, dan upaya membajak Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan dinasti. Bekas tukang mebel itu malah menggelar karpet merah bagi oligarki yang menekan rakyat dari segala penjuru.

Menyebut penguasa dengan rekam jejak seperti itu “berakhlak baik” jelas bukan penilaian etis. Itu lebih seperti legitimasi moral terhadap kezaliman. Ini bukan sekadar salah ucap, tapi pengaburan nilai. Dan pengaburan nilai, selalu menguntungkan penguasa.

Apa yang Dinegosiasikan?

Masalah Eggi jadi serius justru karena latar belakangnya. Dia bukan figur sembarangan. Pernah berdiri di barisan paling depan, melawan kekuasaan dengan keras. Sampai-sampai dipenjara karena sikap politiknya. Karena itulah publik menaruh harapan lebih padanya. Nah, ketika figur dengan sejarah perlawanan panjang tiba-tiba melunak, mengaburkan kritik, dan malah memuji penguasa yang dulu dilawannya, wajar saja publik bertanya-tanya: sebenarnya apa yang sedang dinegosiasikan di belakang layar?

Di sinilah garis ideologis harusnya ditegaskan. Perjuangan nilai itu tidak mengenal kompromi moral. Dialog? Boleh saja. Tapi harus di tempat netral, terbuka, terang-benderang. Bukan main belakang atau selonong boy. Namun begitu, ketika bahasa mulai digunakan untuk memutihkan kezaliman, ketika kritik berubah jadi sanjungan, itu bukan kedewasaan politik. Itu keruntuhan etika.

Sejarah selalu mengajarkan hal yang sama: kekuasaan tidak pernah takut pada oposisi yang marah. Kekuasaan justru sangat diuntungkan oleh oposisi yang jinak. Lebih dari itu, mereka pasti menikmati saat para pengkritiknya saling bingung sendiri, dengan pernyataan yang bertabrakan. Akibatnya, kepercayaan publik runtuh. Perlawanan pun melemah dari dalam.

Kasus ini menegaskan satu hal penting. Ujian terberat bagi seorang pejuang nilai bukan saat dia menghadapi represi, tapi justru saat didekati oleh kekuasaan. Di situlah integritas diuji. Di situlah iman politik diukur. Apakah tetap berdiri tegak, atau mulai menunduk dengan dalih “klarifikasi” atau “niat baik”.

Publik berhak bahkan wajib bertanya: ini masih perlawanan terhadap kezaliman, atau sudah berubah jadi manuver penyelamatan diri? Ini masih sikap moral, atau sekadar penyesuaian posisi belaka?

Sebab dalam politik yang sakit seperti sekarang, satu-satunya modal yang benar-benar berharga ya cuma kejujuran dan konsistensi nilai. Sekali itu dikorbankan, tak ada pelukan kekuasaan apa pun yang bisa mengembalikannya. Beribu klarifikasi hanya akan menggali lubang baru, yang kian dalam dan menganga.

Jakarta, 21 Januari 2026