Rabu pagi itu, suasana di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Cipinang tampak berbeda. Sejak pukul setengah enam pagi, tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah berada di lokasi. Dipimpin langsung oleh Ketuanya, Taruna Ikrar, mereka melakukan peninjauan mendalam terhadap standar operasional unit pelayanan gizi milik Polri ini.
Peninjauan berlangsung cukup intens, nyaris satu setengah jam. Mereka menelusuri setiap sudut. Mulai dari gudang penyimpanan bahan baku, kebersihan dapur, proses pengolahan makanan, sampai mengecek dokumen sertifikasi yang dimiliki. Tak sendirian, jajaran BPOM ini didampingi oleh Kasatgas MBG Polri, Irjen Pol Nurworo Danang beserta stafnya.
Di area dapur, berjejer produk Makanan Bergizi Beragam (MBG) dengan label kadar gizi yang jelas. Menunya beragam, disesuaikan untuk kebutuhan kelompok berbeda. Ada yang khusus untuk ibu hamil dan menyusui, lalu untuk anak-anak usia balita hingga kelas besar. Semuanya ditata rapi untuk diperiksa.
Menurut sejumlah saksi yang hadir, rangkaian kegiatan itu ditutup dengan semacam tukar-menukar buku. BPOM menyerahkan pedoman program MBG, sementara pihak Polri membalasnya dengan buku menu andalan SPPG Cipinang.
Lalu, bagaimana hasil tinjauannya? Taruna Ikrar, usai keluar dari lokasi, langsung menyampaikan penilaiannya kepada para wartawan yang menunggu.
“Kami cek, ada yang bisa cukup di 4 derajat Celcius, ada yang harus di bawah 0 misalnya 18 atau minus 20 derajat Celcius. Ya itu semua sudah disiapin secara bagus,” ujarnya.
Ia mengawali dengan poin penyimpanan bahan baku. Ternyata, SPPG ini sudah memisahkan antara bahan kering dan basah dengan ketentuan suhu yang tepat. Itu baru awal.
Secara keseluruhan, Taruna menyebut standar operasional di tempat ini tidak hanya baik, tapi bahkan melebihi ekspektasi. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan sertifikat halal sudah lengkap. Proses masak, kualitas para koki, dan aspek sanitasi dinyatakannya memenuhi standar.
Ia bahkan menyebutkan contoh menu yang dilihatnya pagi itu. “Kami melihat tadi ada pisang, ayam goreng, terus kemudian ada tempe, setelah itu ada nasinya, nasi kuning,” terangnya.
Namun begitu, ada satu hal yang menurutnya jadi nilai tambah besar. Yakni prosedur screening akhir atau pengecekan kimiawi sebelum makanan dibagikan. Pengecekan terhadap kandungan berbahaya seperti arsen atau formalin ini dinilainya sebagai langkah ekstra yang patut diacungi jempol.
“Itu nilai plus. Jadi kesimpulannya nilai yang kami berikan adalah A ,” kata Taruna dengan nada puas.
Di sisi lain, ia menegaskan satu prinsip penting. Penilaian tinggi untuk SPPG Polri Cipinang ini bukan berarti membuat standar untuk pihak lain jadi berbeda. Baik itu untuk SPPG yang dikelola masyarakat, LSM, atau Pemda, patokannya harus sama.
“Jadi kesimpulannya standarnya sama semuanya karena kita tidak bisa main-main dengan standar. Kalau di bawah standar kan berbahaya,” ucapnya tegas.
Poinnya jelas: keamanan pangan adalah harga mati, tak boleh ada kompromi. Peninjauan Rabu pagi itu seolah mengkonfirmasi bahwa setidaknya di satu tempat ini, standar itu tidak hanya dipenuhi, tapi dijaga dengan ketat.
Artikel Terkait
Tiga Terdakwa Korupsi Dana JKN RSUD Syekh Yusuf Gowa Divonis Bebas
Stok Beras Pemerintah Tembus 5 Juta Ton, BULOG Catat Rekor Sejarah Pasokan Dalam Negeri
Napi Pembunuh Siswa SMK 4 Semarang Positif Narkoba, Dipindahkan ke Nusakambangan
PERHEPI Sulsel Apresiasi Capaian Kementan: Cadangan Beras Pemerintah Tembus 5 Juta Ton