Di Balik Janji SDGs: Ijazah Tak Jamin Masa Depan Anak Muda NTT

Di Nusa Tenggara Timur, ijazah tak lagi jadi jaminan. Banyak anak muda yang habis wisuda justru bingung. Mau kemana? Pilihannya seringkali cuma itu-itu saja: kerja serabutan, masuk ke sektor informal yang tak jelas masa depannya, atau merantau. Tinggalkan kampung halaman demi sesuap nasi di tanah orang.

Inilah potret sehari-hari yang terasa begitu kontras dengan berbagai narasi pembangunan dan target mulia seperti SDGs yang kerap kita dengar. Di satu sisi, ada janji-janji kemajuan. Di sisi lain, realitasnya terasa jauh panggang dari api.

Ambil contoh SDGs Tujuan 8, yang menjanjikan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Bagi warga NTT, janji itu masih terasa seperti mimpi. Lapangan kerja formal jumlahnya terbatas banget. Sektor ekonomi juga nggak berkembang merata. Alhasil, pengangguran khususnya di kalangan anak muda tetap jadi masalah yang berulang setiap tahun.

Intinya, persoalan utama di NTT sekarang ini bukan cuma soal mengejar target di atas kertas. Lebih dari itu, ini soal ketersediaan lapangan kerja yang nyata. Yang berkelanjutan.

Memang, Indonesia sudah berkomitmen pada agenda SDGs ini. Tapi dalam pelaksanaannya, seringkali yang dikejar hanya indikator dan laporan administratif belaka. Keberhasilan diukur lewat angka dan grafik, bukan dari perubahan yang benar-benar dirasakan orang-orang di lapangan. Akhirnya, ya muncul jarak. Jarak antara semangat SDGs yang mulia dengan kenyataan pahit yang harus dihadapi.

Komitmen penciptaan kerja layak terus disuarakan, tapi pada praktiknya, mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan skill tetap saja sulit. Sangat sulit.

Lihat saja realitanya. Kesempatan kerja di NTT masih jadi persoalan serius. Lowongan formal sangat terbatas, sementara jumlah pencari kerja terus membludak tiap tahun. Banyak lulusan baru yang nggak terserap pasar kerja lokal. Akhirnya, menganggur atau setengah menganggur jadi pemandangan yang biasa. Sebagian besar terpaksa bertahan di sektor pertanian tradisional atau kerja informal, dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang serba tak pasti.

Keterbatasan ini memicu gelombang migrasi. Merantau, baik ke provinsi lain atau ke luar negeri, sering dianggap sebagai jalan keluar paling realistis. Tapi pilihan ini bukannya tanpa risiko. Dari kerentanan sebagai pekerja migran sampai melemahnya ikatan sosial di kampung halaman. Fenomena ini jelas menunjukkan satu hal: NTT tidak kekurangan tenaga kerja. Yang kurang adalah kesempatan kerja layak di daerah sendiri.

Lalu, apa akar masalahnya? Menurut sejumlah analisis, salah satu penyebab utamanya adalah minimnya investasi produktif. Infrastruktur yang terbatas, akses pasar sempit, plus biaya logistik yang tinggi, membuat NTT kurang menarik bagi industri dan usaha berskala besar. Imbasnya, peluang kerja baru yang tercipta pun sangat sedikit.

Masalah lain adalah soal ketidakcocokan. Banyak lulusan punya ijazah, tapi keterampilannya nggak nyambung dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi ekonomi daerah. Pendidikan dan pelatihan kerap nggak menjawab kebutuhan riil NTT. Alhasil, lulusan kesulitan bersaing, apalagi menciptakan lapangan kerja sendiri.

Padahal, potensi lokalnya sebenarnya besar. Pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif semua itu punya nilai. Sayangnya, sektor-sektor ini belum dikelola secara optimal. Produk lokal kebanyakan masih dijual mentah, tanpa pengolahan lanjut yang bisa menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Tanpa hilirisasi dan penguatan sektor unggulan, pertumbuhan ekonomi akan sulit diterjemahkan jadi lapangan kerja yang luas.

Karena itulah, pendekatan pembangunan yang terlalu fokus pada target SDGs perlu dikritisi. SDGs nggak boleh cuma jadi simbol atau jargon. Kalau fokusnya cuma pada pencapaian indikator, yang terjadi nanti adalah mengabaikan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan pekerja itu sendiri. Bisa-bisa angka pertumbuhan ekonomi naik, tapi masyarakat tetap bergelut dengan pengangguran dan pekerjaan yang nggak layak.

Bagi warga NTT, SDGs harusnya jadi alat untuk menjawab persoalan nyata, bukan sekadar tujuan administratif. Yang dibutuhkan bukan cuma laporan keberhasilan, melainkan kebijakan nyata yang membuka lapangan kerja. Tanpa perubahan pendekatan ini, SDGs berisiko kehilangan makna sebenarnya bagi masyarakat, yang justru harusnya jadi subjek utama pembangunan.

Jadi, fokusnya harus bergeser. Dari sekadar mengejar target, menjadi tindakan nyata. Pemerintah daerah perlu mendorong sektor-sektor padat karya yang berbasis potensi lokal, sambil memperkuat rantai nilai dan akses pasar. Bersamaan dengan itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan harus jadi prioritas.

Generasi muda NTT jangan terus ditempatkan sebagai pencari kerja saja. Mereka juga perlu didorong jadi pencipta lapangan kerja. Dukungan untuk UMKM, kewirausahaan, serta kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan kampus adalah kuncinya. Agar penciptaan kerja bisa berjalan berkelanjutan.

Pada akhirnya, ukuran sukses pembangunan di NTT bukanlah berapa banyak target SDGs yang tercapai di atas kertas. Melainkan, berapa banyak warga yang akhirnya mendapat pekerjaan layak di tanah kelahirannya sendiri. NTT nggak cuma butuh target SDGs. Yang lebih dibutuhkan adalah kebijakan berani yang berpihak pada kerja nyata. Hanya dengan cara itulah pembangunan bisa benar-benar dirasakan, dan SDGs menemukan maknanya yang sesungguhnya.