Di Nusa Tenggara Timur, ijazah tak lagi jadi jaminan. Banyak anak muda yang habis wisuda justru bingung. Mau kemana? Pilihannya seringkali cuma itu-itu saja: kerja serabutan, masuk ke sektor informal yang tak jelas masa depannya, atau merantau. Tinggalkan kampung halaman demi sesuap nasi di tanah orang.
Inilah potret sehari-hari yang terasa begitu kontras dengan berbagai narasi pembangunan dan target mulia seperti SDGs yang kerap kita dengar. Di satu sisi, ada janji-janji kemajuan. Di sisi lain, realitasnya terasa jauh panggang dari api.
Ambil contoh SDGs Tujuan 8, yang menjanjikan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Bagi warga NTT, janji itu masih terasa seperti mimpi. Lapangan kerja formal jumlahnya terbatas banget. Sektor ekonomi juga nggak berkembang merata. Alhasil, pengangguran khususnya di kalangan anak muda tetap jadi masalah yang berulang setiap tahun.
Intinya, persoalan utama di NTT sekarang ini bukan cuma soal mengejar target di atas kertas. Lebih dari itu, ini soal ketersediaan lapangan kerja yang nyata. Yang berkelanjutan.
Memang, Indonesia sudah berkomitmen pada agenda SDGs ini. Tapi dalam pelaksanaannya, seringkali yang dikejar hanya indikator dan laporan administratif belaka. Keberhasilan diukur lewat angka dan grafik, bukan dari perubahan yang benar-benar dirasakan orang-orang di lapangan. Akhirnya, ya muncul jarak. Jarak antara semangat SDGs yang mulia dengan kenyataan pahit yang harus dihadapi.
Komitmen penciptaan kerja layak terus disuarakan, tapi pada praktiknya, mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan skill tetap saja sulit. Sangat sulit.
Lihat saja realitanya. Kesempatan kerja di NTT masih jadi persoalan serius. Lowongan formal sangat terbatas, sementara jumlah pencari kerja terus membludak tiap tahun. Banyak lulusan baru yang nggak terserap pasar kerja lokal. Akhirnya, menganggur atau setengah menganggur jadi pemandangan yang biasa. Sebagian besar terpaksa bertahan di sektor pertanian tradisional atau kerja informal, dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang serba tak pasti.
Keterbatasan ini memicu gelombang migrasi. Merantau, baik ke provinsi lain atau ke luar negeri, sering dianggap sebagai jalan keluar paling realistis. Tapi pilihan ini bukannya tanpa risiko. Dari kerentanan sebagai pekerja migran sampai melemahnya ikatan sosial di kampung halaman. Fenomena ini jelas menunjukkan satu hal: NTT tidak kekurangan tenaga kerja. Yang kurang adalah kesempatan kerja layak di daerah sendiri.
Artikel Terkait
Saksi Ungkap Pertemuan Rahasia di Hotel Arosa dalam Sidang Korupsi Chromebook
Mark Ruffalo: Taruhan Karier demi Suara Lantang untuk Palestina
CSIS Usul Sistem Proporsional Tetap Dipertahankan, Ambang Batas Diturunkan Bertahap
2.080 Pegawai SPPG Resmi Jadi ASN, Guru Honorer Protes Kebijakan yang Dinilai Diskriminatif