Narasi Sitorus makin keras. Ia menilai kasus-kasus hukum yang mulai menjerat orang-orang dekat Jokowi adalah pertanda. Kekuasaan sang presiden pasca-lengser mulai rapuh.
tegasnya. Pernyataan ini seperti menyiram bensin ke bara opini yang sudah ada. Banyak yang kini melihat dinamika pasca-2024 memang sedang pada fase peralihan kekuasaan. Figur-figur lama seakan kehilangan tamengnya.
Lalu, bagaimana tanggapan pihak berwenang? Sampai saat ini, KPK belum berkomentar soal keterkaitan politik apa pun. Lembaga antirasuah itu berpegang pada prinsipnya: setiap penindakan murni berdasarkan bukti dan prosedur hukum. Bukan urusan politik.
Di sisi lain, baik dari kubu Sudewo maupun Maidi juga masih bungkam. Mereka belum memberikan pernyataan resmi menanggapi riuhnya tudingan di media sosial.
Yang jelas, kasus ini kembali mengingatkan kita pada satu hal: irisan antara kekuasaan dan penegakan hukum di negeri ini memang selalu runyam. Di tengah mata publik yang makin kritis terhadap korupsi, semua menunggu. Apakah hukum benar-benar akan ditegakkan tanpa pandang bulu? Atau justru akan selalu dibaca sebagai bagian dari drama transisi kekuasaan yang tak berkesudahan?
Pernyataan Jhon Sitorus, terlepas dari pro-kontranya, telah menambah suhu politik. Sekaligus mengingatkan kita semua pada satu tuntutan lama: KPK harus tetap independen. Transparan. Dan berani menyasar siapa pun.
Artikel Terkait
Tiga Tewas, Satu Hilang dalam Insiden Kapal Terbalik di Perairan Batam
Tiongkok Desak Penghentian Operasi Militer di Timur Tengah, Khawatir Konflik Meluas
Menkum HAM Ingatkan Aparat Hati-hati Tangkap dan Tahan Usai Pembebasan Aktivis
Anggota DPR Apresiasi Transparansi Pemerintah Soal Stok BBM untuk Tiga Pekan