Trump Tawarkan Kursi di Dewan Perdamaian Gaza, Tarifnya Rp 16,9 Triliun

Beberapa negara mengaku sudah dapat undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Badan baru ini rencananya akan diisi para pemimpin dunia yang bertugas mengawasi langkah-langkah ke depan di wilayah konflik tersebut.

Hungaria dan Vietnam termasuk yang pertama mengakui menerima undangan itu. Menariknya, menurut seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, setiap negara anggota dikenai iuran tak main-main: satu miliar dolar AS, atau sekitar Rp 16,9 triliun. Biaya itu untuk menjamin keanggotaan tetap mereka selama lebih dari tiga tahun. "Dana yang terkumpul akan dipakai untuk membangun kembali Gaza," ujar pejabat tadi.

Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjarto, lewat siaran radio pemerintah hari Minggu, mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Viktor Orban memang telah menerima ajakan bergabung. Orban dikenal sebagai salah satu pendukung Trump paling loyal di Eropa.

Di sisi lain, Vietnam lewat pernyataan kementerian luar negerinya menyebut Ketua Partai Komunis To Lam juga telah menerima tawaran serupa. Tak hanya mereka, India dan Australia pun disebut-sebut dapat undangan.

Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengaku pihaknya sedang membahas hal ini dengan Amerika. "Kami telah diundang dan akan membicarakannya dengan AS," katanya kepada Australian Broadcasting Corp, Senin (19/1/2026).

Daftar negara yang diundang ternyata makin panjang. Yordania, Yunani, Siprus, dan Pakistan pada hari Minggu menyatakan hal serupa. Kanada, Turki, Mesir, Paraguay, Argentina, dan Albania juga mengaku mendapat undangan. Sampai saat ini, belum jelas berapa banyak negara yang benar-benar diajak.

Kabarnya, Amerika Serikat akan segera mengumumkan daftar resmi anggota dewan ini. Kemungkinan pengumuman dilakukan saat Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, yang berlangsung 19-23 Januari 2026 nanti.

Tugas dewan ini cukup berat. Mereka akan mengawasi langkah-langkah lanjutan di Gaza, menyusul gencatan senjata 10 Oktober 2025 yang kini masuk fase kedua yang penuh tantangan. Fase ini mencakup pembentukan komite Palestina baru di Gaza, pengerahan pasukan keamanan internasional, pelucutan senjata Hamas, dan tentu saja, rekonstruksi wilayah yang porak-poranda.