Guru Besar Unair Bongkar Motif Sebenarnya di Balik Korupsi: Dana Politik

Uang Negara Digarong untuk Biaya Politik: Ini Kata Guru Besar Unair

Praktik korupsi di negeri ini sering disangka cuma urusan gaya hidup mewah dan rumah megah. Tapi, menurut Guru Besar FISIP Unair, Henri Subiakto, itu cuma kulitnya saja. Akar persoalannya jauh lebih dalam dan berbahaya: kekuasaan.

Henri menegaskan, uang negara yang digarong itu sebagian besar justru dipakai untuk biaya politik. "Korupsi itu bukan karena pelakunya tidak bisa makan," katanya.

"Yang paling besar kebutuhannya justru untuk politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan."

Pernyataan itu dia sampaikan lewat media sosial, Ahad (18/1/2026). Menurut dia, uang hasil korupsi dikumpulkan secara sistematis, terutama untuk membiayai kontestasi politik yang mahal. Baru setelah itu, sisa-sisanya dipakai buat beli mobil mewah atau tanah.

Logikanya sederhana tapi muram. Politik butuh dana besar. Nah, ketika kekuasaan jadi tujuan tunggal, cara-cara haram pun dihalalkan. Uang rakyat dikeruk habis-habisan cuma untuk mendanai ambisi segelintir orang.

Di sisi lain, Henri punya pesan keras buat masyarakat biasa. Jangan sekali-kali tergoda menerima uang dari para pemburu kekuasaan, apalagi di momen seperti pemilu atau pilkada.

"Sebagai rakyat, jangan sekali-kali menerima uang dari mereka yang sedang mengejar atau mempertahankan kekuasaan," tegasnya.

Bagi dia, menerima uang itu bukan sekadar transaksi biasa. Itu adalah bentuk pembelaan. "Menerima uang mereka lalu memilih dan mendukungnya, itu sama dengan membela koruptor agar tetap leluasa mencuri kekayaan negara," ujar Henri.

Dengan kata lain, kita secara tak langsung memberi ruang bagi korupsi untuk terus hidup. Bahkan berkembang.

Karena itu, perlawanan terhadap korupsi tak bisa hanya dibebankan pada KPK atau kepolisian. Butuh kesadaran kolektif. Masyarakat harus berani menolak politik uang, sekecil apapun nominalnya. Itulah bentuk perlawanan yang paling nyata.

Harapannya jelas. Demokrasi kita bisa bernapas lebih lega. Kekuasaan nantinya tak lagi dibangun dari fondasi yang bobrok dan hanya menguntungkan segelintir orang, tapi untuk kemaslahatan bangsa yang lebih luas.