Senator Papua Kritik Lembaga Baru: Papua Butuh Dialog, Bukan Birokrasi

Mananwir Paul Finsen Mayor: Papua Tak Perlu Lembaga Gemuk, Tapi Pemimpin yang Mau Dengar

Kritik pedas dilontarkan Senator Papua, Mananwir Paul Finsen Mayor, soal cara pemerintah menangani persoalan di tanah Papua. Dalam sebuah podcast Madilog yang tayang Sabtu lalu, 17 Januari 2026, ia menyoroti pola pendekatan yang dinilainya sudah salah arah dari awal.

Bagi Paul, inti masalahnya sebenarnya sederhana. Bukan soal kurangnya lembaga atau program. Tapi lebih pada absennya ruang untuk bicara secara jujur dan setara antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Selama ini, pendekatannya cenderung birokratis dan gemuk struktur. Terlalu banyak kepentingan politik yang main, sementara dampak nyata buat warga adat hampir tak terlihat.

"Presiden tinggal tanya saja, masyarakat Papua maunya apa? Sawit atau sagu? Itu harus dibicarakan langsung," tegas Finsen dalam dialog itu.

Dialog semacam itu, menurutnya, harus difasilitasi tim independen yang kredibel. Ia mendorong Presiden agar melibatkan BRIN untuk memetakan tokoh-tokoh Papua yang layak diajak bicara. "Akademisi BRIN itu melihat Papua secara lurus, objektif, bukan berdasarkan kepentingan politik," katanya. Ia mencontohkan nama-nama seperti Ikrar Nusa Bhakti dan Adriana Elizabeth sebagai akademisi yang paham betul persoalan Papua.

Di sisi lain, Paul secara keras mengkritik lembaga-lembaga baru yang terus bermunculan. Sebut saja Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP OKP) yang dipimpin Felix Wanggai. Menurutnya, ini cuma memperpanjang rantai birokrasi belaka. "Dari dulu lembaganya ganti-ganti nama. Strukturnya makin gemuk, tapi fungsinya tidak terasa," ujarnya dengan nada kesal.

Padahal, dalam situasi negara yang katanya sedang efisiensi anggaran, membentuk badan baru justru terasa kontradiktif. Terlalu banyak institusi dari Jakarta yang turun tangan, tapi koordinasi berantakan dan akuntabilitasnya minim. "Yang terlihat hanya koordinasi, makan-makan, rapat-rapat. Apa output-nya? Tidak jelas," tegas Paul.

Yang lebih disayangkan, sebagai anggota DPD RI, ia mengaku sama sekali tak pernah diajak bicara serius oleh pimpinan KEP OKP. Padahal, ada 24 anggota DPD dan 18 anggota DPR RI dari enam provinsi di Papua yang seharusnya jadi ujung tombak aspirasi. "Kami ini dipilih langsung oleh rakyat. Tapi kok justru dikesampingkan?" ucapnya.

Alih-alih membentuk komite atau badan baru yang tambun, Paul punya usulan lain. Ia mengusulkan pembentukan Menteri Koordinator Percepatan Pembangunan Papua. Persoalan di sana terlalu kompleks untuk ditangani badan dengan kewenangan terbatas. "Papua itu butuh Menko. Bukan simbol. Bukan wakil. Harus setingkat menteri," tekanannya kuat. Bahkan, ia membayangkan sebuah Menko Otonomi Khusus yang mengurusi wilayah-wilayah khusus seperti Papua, Aceh, DKI, dan Yogyakarta agar kebijakan tak diseragamkan secara buta.

Kritik-kritiknya ini, Paul tegaskan, bukan berasal dari amarah semata. Ini soal tanggung jawab moral. Sebagai negarawan dan Mananwir pemimpin adat tertinggi dengan mandat seumur hidup ia merasa wajib menyuarakan kebenaran. "Saya ini disumpah pakai kitab suci. Kalau saya tidak bicara jujur, Tuhan Yesus marah," katanya dengan nada serius.

Sejarah panjang menunjukkan Jakarta sering bersikap "buta dan tuli" terhadap Papua. Namun begitu, Paul juga mengingatkan masyarakat Papua agar tak larut dalam apatis. Ia mengaitkan kegagalan ini dengan kebijakan masa lalu yang tak peka budaya, seperti Operasi Koteka 1975. "Papua tidak bisa dibangun dengan pendekatan yang disamakan dengan daerah lain," tegasnya.

Di akhir pembicaraan, ada pesan khusus untuk Presiden Prabowo Subianto. Paul meyakini sang Presiden adalah negarawan yang tulus dan mau mendengar. "Pak Presiden orang baik. Kalau beliau dengar suara jujur dari Papua, saya yakin Papua ke depan bisa lebih baik," ujarnya penuh harap.

Harapannya satu: Presiden membuka ruang dialog langsung dengan perwakilan asli rakyat Papua. Tanpa perantara politik yang kerap mengaburkan suara. Demi masa depan Papua, dan tentu saja, Indonesia menuju 2045. "Kunci Indonesia emas itu satu: dengar jeritan rakyat di semua daerah, termasuk Papua," pungkasnya.