Wamendagri Soroti Reformasi Birokrasi: Jangan Cuma di Atas Kertas, Harus Sampai ke Rakyat

Di Gedung Negara Sumedang, Jumat lalu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus bicara blak-blakan. Intinya, reformasi birokrasi jangan cuma jadi urusan administrasi belaka. Harus ada dampak nyata yang dirasakan orang biasa.

"Bukan cuma soal patuh aturan di atas kertas," tegas Wiyagus. "Tapi hasilnya harus betul-betul sampai ke masyarakat. Soalnya, ujung-ujungnya kan kesejahteraan rakyat itu tujuan akhir kita semua."

Acara bertema "Dari Kepatuhan Administratif Menuju Kinerja yang Mengubah Kehidupan Rakyat" itu memang menyoroti hal mendasar. Menurut Wiyagus, reformasi birokrasi adalah fondasi. Tanpa itu, mustahil menciptakan pemerintahan yang efektif dan benar-benar hadir saat dibutuhkan.

Ia juga menekankan, gerak langkah di daerah harus selaras dengan visi Presiden, baik untuk lima tahun ke depan maupun menyongsong Indonesia Emas 2045. Ini soal membangun sistem, bukan proyek sesaat.

Di sisi lain, Wiyagus tak pelit memberi apresiasi. Pemerintah Kabupaten Sumedang dipuji karena komitmen dan keberaniannya, terutama dalam membuka tata kelola pemerintahan secara transparan. Isu anggaran jadi sorotan utama.

"Kalau seorang pemimpin berani buka semua, khususnya soal pengelolaan anggaran, itu langkah besar. Presiden juga selalu ingatkan, pastikan setiap rupiah benar-benar untuk rakyat. Tidak boleh keluar dari jalur itu," ujarnya tegas.

Angka-angka pun jadi bukti. Realisasi APBD Sumedang disebutnya tinggi, melampaui target nasional. Inflasi di daerah itu juga terkendali. "Capaian ini harus dipertahankan, bahkan bisa jadi contoh," pintanya.

Lebih jauh, Wamendagri mengingatkan bahwa reformasi birokrasi adalah agenda wajib. Ini berkaitan langsung dengan Asta Cita Presiden, utamanya untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi dalam memberantas korupsi.

Sebagai contoh konkret, ia menyebut langkah digitalisasi pelayanan di Sumedang. Sistem itu, katanya, punya efek samping yang bagus: meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat dalam urusan yang melibatkan anggaran.

"Dengan begitu, kesempatan untuk praktik yang tidak sehat bisa ditekan. Tidak ada ruang untuk kongkalikong," jelas Wiyagus.

Forum itu sendiri dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci. Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir hadir, bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Jabar Dan Satriana. Seluruh jajaran Forkopimda dan pejabat terkait juga turut menyimak.