Kampus Sibuk Menghitung, Lupa Menimbang Makna

Oleh: Dr. Rakhmad Agung Hidayatullah, S.T., M.M.

Kampus-kampus kita sekarang ini sibuk sekali dengan urusan penilaian. Semua serba harus tercatat, terukur, dan terlapor. Dosen sibuk menghitung beban kerja, staf administrasi memenuhi indikator kinerja, sementara pimpinan sibuk menyusun laporan demi laporan. Sejak Kementerian Pendidikan meluncurkan kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU) beberapa tahun silam, sistem e-kinerja pun menjamur di hampir setiap perguruan tinggi.

Di atas kertas, semuanya tampak bergerak maju. Angka-angka naik, dokumen semakin rapi, akuntabilitas pun jadi jargon utama. Tapi, ada kegelisahan yang tak bisa diwakili oleh grafik atau tabel. Sebuah pertanyaan menggelitik: apakah kerja-kerja akademik kita masih punya rasa? Masihkah ia bermakna?

Tekanan ini bukan cuma perasaan. Memang, publikasi ilmiah Indonesia melonjak drastis belakangan ini. Bahkan, kita pernah masuk jajaran tiga besar dunia dalam jumlah karya yang terindeks Scopus. Namun begitu, banyak kajian mengungkap fakta lain. Lonjakan kuantitas itu ternyata tak selalu berbanding lurus dengan kualitas sitasi, apalagi relevansi riset untuk menjawab persoalan riil di masyarakat. Publikasi bertumpuk, tapi jurang antara menara gading dan realitas sosial tetap saja menganga.

Fenomena ini, rupanya, tak cuma terjadi di sini. Laporan OECD mengonfirmasi bahwa dosen di berbagai negara juga terbebani oleh administrasi yang kian rumit. Waktu yang mestinya dipakai untuk mengajar dan meneliti, justru habis untuk mengisi laporan, mengevaluasi, dan memenuhi tuntutan kepatuhan institusional. Dalam jangka panjang, situasi ini berisiko menggerus kualitas refleksi akademik dan kepuasan kerja para pengajar.

Beban di tingkat individu dosen pun makin berat. Di luar tuntutan Tri Dharma, seabrek pelaporan lain menunggu: BKD, SISTER, SINTA, IKU, plus e-kinerja internal kampus masing-masing. Energi akademik banyak tersedot hanya untuk memastikan setiap aktivitas "terbaca" oleh sistem. Akibatnya, sebuah kerja dianggap sah bukan karena dampaknya, melainkan karena berhasil diunggah dan diverifikasi.

Masalahnya, tentu saja, bukan terletak pada sistem akuntabilitas itu sendiri. Kampus harus transparan, apalagi yang menggunakan anggaran negara. Persoalan muncul ketika penilaian bergeser dari sarana menjadi tujuan utama. Kampus jadi terlalu sibuk menghitung, sampai lupa menimbang makna di balik angka-angka itu.

Dalam keseharian, efeknya terasa betul. Riset sering dikejar karena skor dan klaster, bukan urgensi keilmuannya. Pengabdian masyarakat dirancang agar cocok dengan rubrik, bukan lahir dari kebutuhan riil warga. Pengajaran dipenuhi dokumen perencanaan yang sempurna, sementara relasi personal dosen dan mahasiswa justru makin renggang. Kinerja tampak gemilang di data, tapi rasa keterhubungan dengan jiwa pendidikan malah memudar.

Ini melahirkan kelelahan yang unik. Bukan sekadar lelah fisik, tapi lebih pada kelelahan moral. Banyak akademisi bekerja keras, namun merasa asing dengan pekerjaannya sendiri. Sistem e-kinerja yang awalnya dimaksudkan untuk mendongkrak mutu, justru kerap dirasakan sebagai mesin kepatuhan belaka. Yang penting tercatat, bukan direnungkan. Yang utama memenuhi kotak indikator, bukan memperdalam makna.

Di titik ini, kita perlu jeda. Pendidikan tinggi bukan pabrik yang outputnya cuma angka. Ia adalah ruang hidup untuk membentuk manusia dan pengetahuan. Kalau seluruh energi hanya dikerahkan untuk memenuhi indikator, risikonya besar: orientasi kerja akademik bergeser dari pengabdian ke pencapaian semata, dari amanah ke sekadar administrasi.

Nah, tradisi pesantren bisa jadi cermin yang menarik. Di sana, kerja selalu dikaitkan dengan niat. Pengabdian dilihat sebagai bagian dari pendidikan karakter, bukan sekadar fungsi organisasi. Ada prinsip "bondo, bahu, pikir, lek perlu sak nyawane pisan" – bahwa bekerja berarti melibatkan diri sepenuhnya, bukan cuma soal hasil, tapi juga kesungguhan dari dalam.

Prinsip ini tentu tak bisa serta-merta dipindahkan ke semua kampus modern. Tapi semangatnya relevan untuk membaca ulang manajemen kinerja kita sekarang. Bahwa sistem tanpa etika cenderung melahirkan kepatuhan yang hampa. Bahwa indikator tanpa niat yang jelas akhirnya jadi rutinitas yang melelahkan.

Ironisnya, dimensi batiniah ini hampir tak tersentuh dalam kebijakan pendidikan tinggi kita. Dokumen-dokumen resmi panjang lebar bicara capaian, tapi sangat jarang menyentuh soal orientasi moral di balik kerja akademik. Padahal, mutu pendidikan tidak cuma ditentukan oleh seberapa banyak yang dihasilkan, tapi juga oleh kesadaran mendalam: untuk apa semua ini?

Sebenarnya, manajemen kinerja bisa dirancang lebih manusiawi. Indikator bisa berfungsi sebagai pengingat tanggung jawab, bukan sekadar target buta. E-kinerja dapat menjadi alat refleksi, bukan alat kontrol yang kaku. Kuncinya ada pada cara kampus memandang warganya: apakah hanya sebagai pelaksana tugas, atau sebagai subjek akademik yang bekerja dengan kesadaran dan nilai.

Perguruan tinggi yang sehat adalah yang mampu menjaga keseimbangan. Antara mutu dan makna. Antara tuntutan akreditasi dan integritas keilmuan. Antara angka-angka yang mentereng dan kebermanfaatan yang nyata bagi sosial. Kalau keseimbangan ini hilang, kampus mungkin tampak hebat di atas kertas, tapi rapuh dalam jangka panjang.

Di tengah siklus evaluasi yang tak putus-putus, tekanan kompetisi global, dan perubahan kebijakan yang kerap datang, momen ini tepat untuk kita berhenti sejenak. Bukan untuk menolak sistem, tapi untuk bertanya ulang tentang arah. Apakah sistem yang kita bangun ini membantu kita menjadi pendidik yang lebih baik, atau justru menjauhkan kita dari hakikat kerja akademik yang sejati?

Menilai kinerja itu penting, ya. Tapi memaknai kerja jauh lebih mendasar. Tanpa makna, kinerja cuma jadi rutinitas yang menguras. Dengan makna, bahkan sistem yang paling ketat sekalipun bisa dijalani dengan ketulusan.

Mungkin, di sela-sela kesibukan mengisi laporan dan mengejar skor, kita perlu kembali pada pertanyaan paling sederhana: untuk siapa sebenarnya ilmu ini dihadirkan? Dan kepada siapa kerja akademik kita ini, pada ujungnya, harus dipertanggungjawabkan? []

Dosen UNIDA Gontor, Ponorogo.