PDIP Usung 21 Rekomendasi dan Tolak Tegas Pilkada Lewat DPRD

Rakernas pertama PDIP untuk tahun 2026 akhirnya berakhir. Acara tiga hari itu ditutup di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1) lalu. Di hari penutupan, partai mengumumkan sejumlah rekomendasi eksternal hasil pembahasan mereka.

Megawati Soekarnoputri tiba di lokasi menjelang sore, tepatnya pukul 13.48 WIB. Dengan balutan busana merah khas partainya, Ketua Umum PDIP itu tampak digandeng cucunya, Pinka Haprani. Pinka, yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, dengan hati-hati menuntun sang nenek naik eskalator menuju lantai atas. Anak dari Puan Maharani ini terlihat sangat perhatian. Sementara itu, Sekjen Hasto Kristiyanto berada di sisi kiri Megawati, turut mendampingi.

Setelah pengarahan tertutup dari Megawati, forum pun merampungkan pekerjaannya. Hasilnya? Sebanyak 21 poin rekomendasi eksternal dibacakan ke publik.

21 Rekomendasi Hasil Rakernas

Jamaluddin Idham, Ketua DPD PDIP Aceh, yang mendapat tugas membacakan rekomendasi, membuka dengan penegasan ideologis. Menurutnya, perjuangan partai ini berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.

“Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia raya yang diamanahkan oleh Bung Karno dan para pendiri republik, PDI Perjuangan menempatkan etika-moral, keteladanan, dan kebenaran hakiki sebagai pandu perjuangan politik,” ucap Jamaluddin.

“Kebenaran itu adalah kebenaran ideologis Pancasila; kebenaran konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kebenaran etika yang berpihak kepada rakyat,” tambahnya.

Dia menyebut Rakernas kali ini mengidentifikasi setidaknya delapan tantangan besar. Mulai dari krisis keteladanan, ekonomi, bencana ekologis, sampai dinamika geopolitik global yang makin rumit. Nah, sebagai jawabannya, lahirlah 21 rekomendasi itu.

Isinya beragam sekali. Poin pertama menegaskan sikap politik PDIP untuk memperkokoh kedaulatan, menolak tekanan asing, dan memastikan semua kebijakan berpihak pada rakyat. Poin lain mendesak pemerintah bersikap tegas menolak intervensi terhadap kedaulatan negara lain, seperti yang terjadi pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Tak ketinggalan, isu lingkungan dan perubahan iklim dapat porsi serius. Partai mendorong kebijakan yang mencegah bencana ekologis, menghentikan deforestasi, dan menegakkan hukum bagi kejahatan lingkungan. Mereka juga mendesak pemerintah serius menurunkan emisi sesuai komitmen internasional yang sudah disepakati.

Di sisi lain, rekomendasi juga menyentuh persoalan dalam negeri. PDIP mendorong penguatan kedaulatan pangan dengan mendukung petani dan nelayan, memperbaiki sistem transfer ke daerah, serta memerangi kemiskinan ekstrem dan stunting. Soal politik, partai ingin Pilkada tetap langsung, berbiaya rendah, dan bebas dari politik uang.

Beberapa poin lain cukup keras, terutama terkait penegakan hukum. Rakernas mendesak transformasi Polri agar lebih akuntabel dan independen dari kepentingan kekuasaan. Mereka juga menegaskan komitmen reformasi TNI sebagai tentara profesional yang jauh dari politik praktis. Terakhir, partai berjanji membangun pencegahan korupsi di internalnya sendiri.

Penolakan Tegas terhadap Pilkada Lewat DPRD

Dalam pidato penutupannya, Megawati Soekarnoputri menyampaikan hal yang cukup tegas. Dia secara terbuka menyatakan sikap partainya tentang wacana Pilkada yang kembali akan diselenggarakan lewat DPRD.

“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” tegas Megawati.

“Wacana Pilkada melalui DPRD bukan hanya kemunduran demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya lagi.

Megawati punya dasar kuat. Dia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang memperkuat makna kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah.

“Putusan tersebut menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah tidak boleh diredusir menjadi mekanisme perwakilan yang tertutup dan elitis,” paparnya.

Bagi Megawati, Pilkada langsung adalah capaian reformasi yang tak boleh dikurangi. Mekanisme itu, katanya, lahir dari perjuangan rakyat dan harus dipertahankan. Dengan penutupan Rakernas ini, PDIP sepertinya sudah menyiapkan garis perjuangan politiknya untuk menghadapi tahun-tahun mendatang.