Gunungan Sampah di Cimanggis: Dompet Warga Kempis, Anggaran Membengkak

Di Depok, penumpukan sempat terjadi di TPS Baktijaya awal 2026. Penyebabnya, TPA Cipayung yang jadi tujuan akhir sering longsor saat hujan. Longsoran itu menutup akses truk, sehingga antrean mengular dan pembuangan tertunda.

“Makanya kalau sudah musim hujan, kami sudah siap-siap. Pasti sering longsor sampah. TPA sudah overload, kami paksakan sampah [masuk ke] sana. Kalau hujan ya volume airnya banyak, jadi longsor,” tutur Dimas Maulana, pengawas di TPS Baktijaya.

Di Kabupaten Bogor, TPA Galuga bahkan pernah longsor pada Agustus 2025 dan menewaskan seorang operator alat berat. Padahal, TPA itu harus menampung sekitar 2.000 ton sampah setiap harinya.

Potret Krisis yang Semakin Pelik

Di kota wisata seperti Yogyakarta, sampah juga jadi momok. TPA Piyungan yang melayani Kota Yogya, Sleman, dan Bantul harus menampung 700–900 ton sampah per hari. Padahal, kapasitas idealnya cuma 650 ton. Overload ini pernah memaksa penutupan TPA pada 2023, yang berujung pada tumpukan sampah di mana-mana.

Wahyu Eka Setyawan dari Walhi melihat ini sebagai akumulasi tata kelola yang salah. “Kita sedang menghadapi semacam katastrofe … karena kemungkinan besar di daerah-daerah banyak TPA yang sudah mengalami overload,” katanya.

Ia menilai akar masalahnya ada pada implementasi UU Pengelolaan Sampah yang tersendat. Banyak daerah hanya menyalin kebijakan pusat tanpa menyesuaikan kondisi lokal. Alhasil, program pengelolaan sampah berjalan timpang. Surabaya mungkin relatif mapan, Bandung lebih mengandalkan komunitas, sementara banyak daerah lain benar-benar tenggelam dalam sampah.

Harapan dari Pengolahan Sampah Jadi Listrik

Di tengah kebuntuan, muncul secercah harapan dari pusat. Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan diterbitkan. Aturan ini ingin mempercepat pembangunan PLTSa di kota-kota besar yang produksi sampahnya di atas 1.000 ton per hari.

Regulasi ini menawarkan kepastian tarif listrik dan kemudahan perizinan untuk menarik investor. Pemerintah daerah, termasuk Tangsel, pun mulai bersiap. Mereka sudah menandatangani kontrak kerja sama dan fokus menyiapkan fasilitas pendukung.

“Kami senantiasa melakukan evaluasi periodik,” kata Asep Nurdin soal langkah Tangsel.

Tapi, jalan ini tak mulus. Walhi meragukan PSEL sebagai solusi. Menurut Wahyu, penerapannya mahal, butuh waktu lama, dan syarat utamanya adalah sampah harus terpilah dengan baik suatu hal yang masih jauh dari realita di Indonesia. Proses pembakaran juga menyisakan residu beracun.

“Solusi jangka panjang seharusnya fokus pada pengurangan dari sumbernya,” tegas Wahyu.

Oase Kecil di Tengah Gurun Sampah

Namun, di balik semua masalah kompleks itu, ada titik terang. Di RW 09 Setu, Kelurahan Bakti Jaya, Tangsel, warga menjalankan bank sampah sejak tujuh tahun lalu. Mereka memilah sampah anorganik seperti plastik dan kertas, lalu menjualnya ke pengepul.

“Sebenarnya sih nilainya enggak seberapa. Plastik-plastik itu paling sekilo Rp 300. Yang lebih penting kan partisipasi untuk mengurangi sampah,” ujar Nuning, koordinator bank sampah setempat.

Dari sekitar 100 kepala keluarga, mereka bisa mengumpulkan 300–500 kg sampah terpilah setiap kali timbang. Hasilnya ditabung dan dibagikan saat Lebaran. Bahkan, sebagian warga mulai mengolah sampah organik jadi kompos.

Inisiatif sederhana ini membuat mereka tak terlalu terpukul saat krisis sampah melanda. Saat pengangkutan oleh DLH terhenti, warga RW 09 tak kebingungan. Mereka sudah mengelola sampahnya sendiri. Sebuah bukti bahwa solusi seringkali bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita.