Warga Depok dan Jakarta Ubah Sampah Jadi Tabungan dan Pupuk

Sementara itu, di RW 01 Meruyung, Depok, ada cerita lain yang lebih ‘nekat’. Ketua RW-nya, Abdul Gani, sampai dijuluki “RW Gila”. Julukan itu muncul karena ia nekat mengelola sampah warganya secara mandiri, bahkan rela keluar duit pribadi, demi lepas dari ketergantungan pada TPA Cipayung.

Sejak 2013 ia pakai sistem bank sampah, tapi ternyata cuma 10-20% sampah yang bisa dipilah. Akhirnya, ia bangun sistem gotong royong. Warga bayar iuran, sampah diangkut petugas berbayar, lalu dipilah. Yang punya nilai jual seperti plastik dan kardus dijual ke pengepul. Uniknya, hasil penjualan ini masuk kas “Infaq Rongsok” untuk santuni yatim dan janda renta.

Masalahnya, sampah residu yang nggak laku dijual terpaksa dibakar. Abdul mengaku ini bukan solusi ideal. Ia terinspirasi sistem pembakaran ramah lingkungan yang difiltrasi dengan air, tapi terkendala biaya. “Kalau yang sederhana, dengan anggaran Rp 50 juta mungkin bisa,” ujarnya.

Ia sadar cara ini mungkin bertentangan dengan Perda. Tapi niatnya cuma satu: membantu mengurangi beban sampah kota. Setiap hari, sekitar sembilan gerobak sampah atau setara 20 meter kubik berhasil dikelola sendiri di wilayahnya.

Ketika Sampah Dapur Jadi Pupuk lewat Koperasi

Di Cakung, Jakarta Timur, ceritanya lagi. Di sini, sampah organik diolah lewat koperasi. Fadjar Setyani, penggagas Koperasi Kompos RW 016, melihat pandemi justru membuka peluang. Warga punya lebih banyak waktu di rumah dan mulai perhatikan lingkungan.

Awalnya, Fadjar masuk lewat hobi berkebun. Ia buat grup WhatsApp “Jumat Berkebun” buat warga pamer tanaman. Dari situ, obrolan merembet ke soal kompos. “Akhirnya kita bertukar informasi,” kenangnya.

Tapi, mengompos sendiri di rumah sering gagal karena ribet dan berbelatung. Solusinya? Kompos komunal. Tahun 2021, mereka resmi bentuk Koperasi Kompos. Warga bayar simpanan pokok Rp 50.000 untuk dapet ember khusus. Sampah organik mereka lalu dijemput petugas dan diolah di taman kompos.

Hasilnya, anggota dapat bagi-bagian kompos siap pakai 10 kg per tahun. Sepanjang 2025, koperasi ini sukses olah 18 ton sampah organik. Mereka bahkan mulai pilah sampah anorganik, dan berhasil cegah 32,3 ton sampah berakhir di Bantar Gebang setara dengan 13 truk sampah besar.

Ketua RW setempat rutin beli kompos produksi warganya sendiri buat pupuk taman. Ekonomi sirkular pun berputar di tingkat paling dasar.

Berbagai inisiatif warga ini, menurut Wahyu Eka Styawan dari WALHI, adalah tamparan buat sistem pengelolaan sampah kota yang masih berkutat pada pola “angkut, buang, dan tumpuk”. Ia menilai krisis sampah saat ini adalah buah dari kegagalan implementasi UU No. 18 tahun 2008.

“Prinsip kurangi di awal itu nggak dijalankan,” kritik Wahyu.

Baginya, aksi Yovi, Abdul Gani, dan Fadjar adalah wujud nyata prinsip 3R yang seharusnya jadi tulang punggung kebijakan. Namun, beban ini nggak boleh dibebankan ke warga selamanya. Negara harus memaksa produsen bertanggung jawab atas kemasan sekali pakai yang mereka produksi.

“Masa kita mau menumpuk begitu saja?” gugatnya.

Tanpa perubahan radikal dari hulu, inisiatif warga yang luar biasa ini mungkin cuma jadi benteng terakhir yang rapuh, menahan laju gunungan sampah yang kian menggunung.